TERAS7.COM – Seluruh elemen masyarakat Kabupaten Banjar laksanakan Deklarasi Damai Anti Anarkisme di RTH Alun-Alun Ratu Zalecha, Martapura pada Senin (26/10).
Deklarasi Damai ini dihadiri oleh Bupati Banjar H. Khalillurrahman, Ketua DPRD Banjar M. Rofiqi, Sekda Banjar HM. Hilman, Dandim 1006/Mtp Letkol Arm Siswo Budiarto, Kapolres Banjar AKBP Andri Koko Prabowo, Kepala Kejaksaan Negeri Banjar Hartadi Christianto, Ketua Pengadilan Negeri Martapura Makmurin Kusumastuti, Ketua Pengadilan Agama Martapura Pahrur Raji serta perwakilan elemen masyarakat.
Ada beberapa poin yang dinyatakan peserta Deklarasi ini, yaitu setia pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, menolak aksi anarkisme dan segala bentuk aksi kekerasan lainnya, mendukung negara dalam menegakkan hukum untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selain itu bijak dalam memanfaatkan media sosial dan tidak terprovokasi berita bohong atau hoax, bersama-sama menciptakan dan menjaga situasi keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Banjar, serta mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah serta menggunakan jalur hukum yang berlaku.
Bupati Banjar, H. Khalillurrahman atau akrab disapa Guru Khalil ini menyatakan deklarasi ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat di daerah kita agar mewujudkan kondisi aman, damai dan tentram.
“Ini juga menjadi komitmen kita untuk menolak anarkisme dan menciptakan kedamaian, karena kondisi aman dan damai menjadi salah satu penunjang bagi kita dalam menjalankan roda pembangunan,” katanya.
Guru Khalil juga menyikapi aksi demontrasi yang terjadi di beberapa daerah, yang seharusnya tujuannya baik untuk menyampaikan aspirasi, namun kerap kali berakhir ricuh, anarkis dan menimbulkan korban jiwa.
“Bahkan ada remaja yang ikut dalam demonstrasi tersebut. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, jangan sampai saat menyampaikan aspirasi yang tujuannya baik, tapi saat pelaksanaannya ada warga yang bertindak anarkis dan merugikan semua pihak,” terangnya.
Mantan Pimpinan Ponpes Darussalam ini bersyukur selama pemerintahannya, aspirasi masyarakat selalu diterima, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh DPRD Banjar.
“Tak perlu lah unjuk rasa, karena mudah disusupi. Apalagi saat ini mendekati Pilkada, sehingga kerawanan sosial perlu jadi perhatian dan peran aktif semua pihak untuk mengantisipasi dan menjaga kedamaian sesuai peran masing-masing,” pesan Guru Khalil.
Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banjar, Aslam menambahkan, kondisi Kabupaten Banjar sendiri aman dan damai.
“Hal ini karena didukung dengan ulama kita dan masyarakat kita yang religius, sehingga sangat jauh terjadi potensi konflik,” katanya.
Namun tetap, yang dikhawatirkan kata Aslam adalah masuknya pihak dari luar yang bisa memperkeruh kondisi dan memicu konflik.
“Kalau masyarakat Kabupaten Banjar aman saja. Sementara untuk potensi konflik jelang Pilkada sudah kita petakan dan sudah kita upayakan agar setiap paslon bisa mengkomunikasikan pada pendukungnya agar bisa menjaga sebagai antisipasi dini. Sehingga setiap gejolak segera bisa kita tangani bersama,” ungkapnya.
