TERAS7.COM – Tahun 2020 ini, nilai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertambah menjadi Rp.150 ribu per bulan. Sebelumnya, bantuan yang sejak tahun 2020 ini berubah nama menjadi Program Sembako, hanya senilai Rp. 110 ribu per bulan.
Kepala Dinas Sosial Barito Kuala (Kadinsos Batola), Fuad Syekh, dalam suatu kesempatan apel pagi di halaman kantor pemkab setempat mengatakan, jika pada program BPNT bantuan diberikan kepada penerima hanya 10 kilogram beras dan 1 kilogram telur, namun pada Program Sembako ini bantuan ditambah sayur mayur, buah-buahan, kacang-kacangan, tempe, tahu dan lainnya.
Dikatakan Fuad, di kabupaten yang berjuluk Bumi Ije Jela ini, terdapat sebanyak 14.500 keluarga penerima manfaat dengan jumlah warung atau agen yang menyediakan sembako sebanyak 70 buah.
Selain Program Sembako, di Batola juga terdapat bantuan sosial lainnya. Di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk ditehahui, PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.
Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.
Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan social dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.
Fuad mengungkapkan, pada tahun 2020 ini, khusus untuk kategori bumil dan balita, juga terjadi kenaikan bantuan dari Rp2,4 juta per tahun menjadi Rp3 juta per tahun. Adapun bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga atau senilai Rp10,8 juta.
“Dalam upaya menjaga keakuratan data, kami terus menerus melaksanakan verifikasi yang hasilnya memang terjadi perubahan seperti ada yang masuk serta keluar dengan berbagai alasan misalnya dengan kesadaran sendiri, mandiri, karena komponennya tidak ada lagi bagi keluarga yang bersangkutan atau karena sudah tidak miskin lagi,” terangnya.
Fuad juga menambahkan, berkenaan dengan perbaikan data ini, setiap desa telah terdapatoperator data desa. Hingga tahun 2019, seluruhnya terdapat 100 operator dan rencananya ditahun 2020 ini akan ditambah.
“Insya Allah sekitar akhir Pebruari nanti kita latih (bimtek) untuk menjaga pengelola data kemiskinan di desa dengan menggunakan aplikasi Siks-NG,” papar Fuad.
Tak hanya itu, paparnya, untuk tahun 2020 ini, pihaknya merencanakan melakukan penempelan stiker di rumah keluarga penerima manfaat. Jika pada penempelan ada yang tidak mau atau melakukan pencopotan sendiri maka bantuan akan dilakukan penghentian karena dinilai telah menganggap dirinya mampu.
Selama tahun 2019, papar Fuad, pemerintah telah mengucurkan bantuan program PKH sebesar Rp30,8 miliar, untuk sekitar 9000-an KPM di Kabupaten Batola. Jumlah ini belum termasuk untuk program BNPT, Program Rumah Tidak Layak Huni, dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang keseluruhannya mencapai Rp50,2 miliar.
Pada kesempatan yang sama, Fuad juga membeberkan tentang bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dikatakannya, tahun 2020 Batola mendapatkan bantuan 80 KUBE dengan nilai bantuan Rp20 juta per kelompok. Sementara untuk bantuan rumah tidak layak huni, Batola akan mendapatkan 100 buah untuk rehab Aladin (Atap, Lantai, dan Dinding) dengan pagu per rumah Rp15 juta.
