TERAS7.COM – Pasca pemberitaan sepinya Pasar Wadai Ramadan 1443 Hijriyah, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait hal tersebut pada Selasa (12/4/2022).
Komisi II DPRD Banjar mengundang Dinas Kebudayaan Pemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) yang menjadi pengelola dan penanggung jawab Pasar Wadai Ramadhan yang sudah berjalan sejak dibuka Bupati Banjar pada 1 Ramadhan 1443 Hijriyah atau pada tanggal 3 April 2022 lalu.
Selain itu Komisi II DPRD Kabupaten Banjar juga mengundang Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP), Perumda Pasar Bauntung Batuah dan Asisten II Pemkab Banjar.
RDP tersebut utamanya membahas pelaksanaan Pasar Wadai Ramadan yang banyak dikeluhkan dan mendapat kritik dari berbagai pihak lantaran sepi pengunjung.
Pihak eksekutif sendiri mengungkapkan ada beberapa yang menjadi kendala dan mengakibatkan sepinya Pasar Wadai tersebut, diantaranya adalah soal akses menuju lokasi, tempat yang kurang strategis serta banyaknya pedagang yang juga berjualan di luar lokasi pasar Ramadhan.
Anggota Komisi II DPRD Banjar Saidan Pahmi dalam kesempatan tersebut berikan kritik sekaligus menyampaikan saran kepada pengelola even tersebut.
Diantaranya adalah tujuan tertentu pemerintah daerah sengaja meletakkan anggaran di Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, bukan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.
“Jika Pemerintah Daerah (Bupati) bersama DPRD bertujuan hanya sekedar memfasilitasi pedagang wadai, tentu meletakkan anggarannya lebih tepat di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan atau diselenggarakan oleh Perumda Pasar Bauntung Batuah,” tuturnya,
Menurut Saidan Pahmi, anggaran tersebut diletakkan di Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, karena keberadaan pasar tersebut seperti menjadi bagian dari budaya kita orang Banjar, dimana cita rasa Ramadhan berpadu dengan semaraknya Ibadah yang dilaksanakan pada malam hari seperti tarawih berjamaah dan tadarus al-qur’an serta ibadah lainnya.
“Tempat hiburan pada saat bulan Ramadhan ditutup, bukan hanya di wilayah Kabupaten Banjar, tetapi di seluruh wilayah di Kalimantan Selatan. Keniscayaan ini semestinya dilihat sebagai kesempatan atau peluang untuk menarik masyarakat agar berkunjung ke pasar Ramadhan, sembari berwisata tanpa mendegradasi kesucian bulan mulia ini,” ungkapnya
Saidan Pahmi berpendapat seharusnya pasar Ramadhan disajikan bukan secara eksklusif hanya memfasilitasi pedagang wadai, tetapi secara konseptual mengintegrasikan spirit kepariwisataan dengan melibatkan pelaku usaha lebih luas lagi, yakni seperti pedagang pakaian, mainan anak, kuliner, warung, dengan membuka bazar atau stand lebih banyak.
Bahkan menurunya tidak hanya itu, tetapi juga disertai dengan event budaya Islam yang terintegrasi dengan pasar Ramadhan dan jika memungkinkan pasar tersebut diletakkan senafas dengan wisata religi yang ada di Kabupaten Banjar agar nuansa agamisnya begitu terasa.
Telah menjadi kebiasaan juga, pada saat hari raya Idul Fitri, anak-anak biasanya berpakaian baru dan karenanya para orang tua sedemikian rupa mengupayakan pada saat bulan Ramadhan untuk membelikan pakaian baru buat anak-anaknya, tidak semua dari warga kita membeli pakaian di toko-toko mewah, karenanya keberadaan pedagang pakaian bisa diintegrasikan dengan pasar Ramadhan.
Secara komparatif hal ini sambung Saidan Pahmi dilakukan di daerah tetangga seperti Banjarbaru dan Banjarmasin, yakni keberadaan pasar Ramadhan tidak secara eksklusif hanya untuk memfasilitasi pasar wadai.
“Oleh karena itu, ke depan konsep pasar Ramadhan bukan sekedar mempertahankan tradisi, tetapi lebih dari sekedar ‘mempertahankan’ yaitu membuat lebih maju, karena Kabupaten Banjar, kita yakini memiliki keunggulan dibanding kabupaten atau Kota tetangga yakni diantaranya adalah religiusitas masyarakatnya dan aneka kuliner kabupaten Banjar yang kaya dengan makanan tradisional,” ucapnya
Politisi dari Partai Demokrat ini berharap keberadaan Pasar Ramadhan tidak hanya tersentral di Ibukota Kabupaten yakni Martapura, tetapi dibuat lokus baru seperti di Kertak Hanyar, Gambut, Simpang Empat dan tempat lainnya yang strategis.
“Semoga menjadi catatan perbaikan untuk Dinas yang menangani Kepariwisataan ke depan,” tutup Saidan Pahmi.
