TERAS7.COM – Kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas data dan pelayanan publik.
Kolaborasi yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS), Kamis (17/09/2026), tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi dalam urusan pertanahan yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, Dading Wiria Kusuma mengatakan, sinergi antarinstansi diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan, termasuk penerapan standar waktu pelayanan yang telah ditentukan.
“Dengan kerja sama ini, kami berharap pelayanan kepada masyarakat dapat semakin baik sesuai standar waktu yang telah ditentukan,” ujar Dading.
Selain pelayanan, kerja sama tersebut juga diharapkan mendukung peningkatan kualitas dan kesamaan pemahaman terhadap data yang berkaitan dengan pertanahan dan pendapatan daerah.
Plt Kepala Bapenda Kabupaten Tanah Bumbu, Wiwit Eka Dewi mengatakan, sinergi kedua instansi diharapkan membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah dan efektif.
“Kami berharap kerja sama ini dapat memudahkan dan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Wiwit.
Penguatan koordinasi tersebut juga dinilai dapat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas secara lebih terarah, khususnya pada urusan yang membutuhkan keterkaitan data dan informasi pertanahan.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif mendukung kolaborasi lintas sektor tersebut. Menurutnya, penguatan sinergi antarinstansi penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif sekaligus pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus mendorong penguatan sinergi antarinstansi. Kerja sama antara Bapenda dan Kantor Pertanahan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas data dan pelayanan,” ujar Andi Rudi Latif.
Dengan sinergi tersebut, koordinasi pemerintahan diharapkan semakin kuat, kualitas pelayanan publik meningkat, serta pengelolaan data yang berkaitan dengan pertanahan dapat mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
