TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten Banjar menyiapkan sejumlah langkah untuk memperluas transaksi digital di daerah, menyusul capaian indeks digitalisasi yang masih berada di peringkat ke-24 se-Kalimantan berdasarkan paparan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Selatan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, mengatakan pihaknya menyiapkan sejumlah program strategis untuk meningkatkan skor indeks digitalisasi sekaligus memperluas penggunaan transaksi nontunai.
Salah satu program yang sedang diinisiasi adalah penerapan pembayaran retribusi parkir menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Pemkab Banjar juga mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola retribusi untuk menerapkan metode pembayaran berbasis QRIS.
“Salah satu program utama yang sedang diinisiasi adalah penerapan pembayaran retribusi parkir menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Selain itu, Pemkab Banjar juga mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola retribusi agar menerapkan metode pembayaran berbasis QRIS,” ungkap Nashrullah dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Sky Convention Center, Kecamatan Gambut, Kamis (08/10/2026).
Menurut Nashrullah, penerapan transaksi nontunai di Kabupaten Banjar menunjukkan perkembangan positif di sejumlah sektor pelayanan publik, terutama rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Masyarakat mulai memanfaatkan QRIS sebagai kanal pembayaran saat mengakses layanan kesehatan.
Sementara itu, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi mengatakan digitalisasi transaksi pemerintah daerah atau Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) memiliki posisi strategis dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Oleh karena itu, Pemkab Banjar memandang bahwa digitalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Habib Idrus juga menyoroti pentingnya memperluas ketersediaan kanal pembayaran digital, seperti QRIS, virtual account, mobile banking, internet banking dan kanal perbankan lainnya.
“Semakin banyak pilihan kanal pembayaran yang tersedia dan mudah digunakan, maka semakin besar peluang masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maupun kewajiban,” tuturnya.
Ia berharap digitalisasi transaksi daerah tidak sekadar menjadi program tahunan, tetapi berkembang menjadi sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Kita tidak ingin digitalisasi hanya menjadi sebuah program atau kegiatan tahunan. Kita ingin membangun ekosistem digitalisasi transaksi daerah yang berkelanjutan, terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pemerintah daerah,” harapnya.