TERAS7.COM – Dilihat dari paparan yang dilaporkan dalam LKPJ beberapa waktu lalu, tingkat pencapaian kinerja program pelaksanaan urusan pendidikan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, hampir semuanya tercapai melebihi target.
Kendati demikian, terdapat pengecualian seperti tingkat pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMP/MTs/Paket B pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 82%, terealisasi sebesar 78,81%, persentase satuan pendidikan/SD yang sudah melaksanakan kurikulum pendidikan berkarakter ditargetkan 12,66% terealisasi 21,42%.
Kemudian persentase satuan pendidikan/SMP yang sudah melaksanakan kurikulum pendidikan berkarakter ditargetkan 31,28%, terealisasi 42,86%.
Demikian juga jika dilihat dari realisasi kinerja 64 kegiatan yang dilaksanakan hampir semuanya mencapai 100%, sehingga jika dilihat berbagai pencapaian tersebut seyogyanya sudah tidak ada lagi permasalahan yang cukup berarti dalam realitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Banjarbaru.
Sementara pada sisi lain secara faktual masih banyak hal yang masih harus dibenahi, antara lain persoalan sarana dan prasarana ruangan kelas yang kurang/tidak sebanding dengan jumlah siswa, ruang kelas dan meubeler yang rusak, keterbatasan sarana pendukung laboratorium dan ruang praktikum.
Hal lain yang juga masih menjadi persoalan dalam realitas penyelenggaraan pendidikan adalah berkenaan dengan jumlah guru mata pelajaran tertentu yang masih kurang, persoalan guru yang tidak memenuhi standar kompetensi, komposisi jumlah sekolah yang tidak sebanding dengan tingkat kelulusan pada setiap jenjang sekolah yang belum merata pada setiap wilayah kecamatan dan sebagainya.
Oleh karena itu dalam rangka mendorong terwujudnya pendidikan yang berkualitas, maka upaya pemetaan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, kebutuhan guru, termasuk upaya penyempurnaan DAPODIK yang selama ini telah dilakukan Dinas Pendidikan perlu terus ditingkatkan.
Selain daripada itu, dalam rangka mendorong percepatan terlaksananya penerapan kurikulum Pendidikan yang Berkarakter sesuai visi, misi daerah perlu dilakukan upaya yang lebih komprehensif agar penerapannya dapat diperluas pada semua jenjang pendidikan, tidak hanya terbatas pada sekolah tertentu yang dibina sebagai sekolah Pilotting, sebagaimana yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ beberapa waktu lalu.
Salah satu Anggota DPRD Kota Banjarbaru dari Komisi III, Muhammad Ikhsan menanggapi, penyempurnaan data DAPODIK harus rampung sehingga pemetaan pendidikan di Banjarbaru bisa terarah.
“Contoh, sampai sekarang kita tidak tahu jumlah kekurangan guru di tingkat dasar dan menengah. Jumlah peserta didik di tingkatan dasar harus tercatat dgn baik, sehingga mudah memetakan berapa ruang belajar untuk SLTP yang diperlukan. Dan semua ini harus tercatat di DAPODIK yang sampai hari ini belum selesai,” tandasnya.
