TERAS7.COM – Setelah melalui jalan panjang dan berliku, akhirnya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pengesahan Perda RTRW ini dilaksanakan pada saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru, bersama Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, pada Selasa (18/04/2023) siang.
Walikota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin mengaku bersyukur Perda RTRW bisa dilaksanakan pengesahannya melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru.
“Alhamdulillah hari ini Raperda RTRW sudah bisa disakan jadi Perda melalui paripurna,” ujarnya.
Pasalnya, kata Aditya, perjalanan Perda RTRW Kota Banjarbaru sampai disahkan ini tidak mudah, banyak jalan berliku yang harus dilewati.
Termasuk persoalan legalitas ketersediaan ruang tambang rakyat mineral intan di Cempaka, yang berpolemik diakhir pembahasan Perda RTRW tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah mengaku, revisi RTRW menjadi Perda dengan pembahasan paling panjang semenjak dirinya menjabat, yakni sekitar 1 tahun.
“Jadi ini merupakan perda paling lama pembahasan selama saya menjabat sebagai ketua,” akui Fadliasnyah.
Karena dalam pembahasannya kata Fadliasnyah, banyak aspek yang perlu jadi perhatian, mulai dari rencana perkembangan wilayah kota, terlebih sebagai Ibukota Provinsi, hingga mengakomodir beberapa elemen masyarakat.
Ia berharap, dengan sahnya Perda RTRW ini bisa memberi kemudahan bagi masyarakat, termasuk untuk perizinan yang berhubungan wilayah Kota Banjarbaru.
“Mudah-mudahan Perda RTRW ini bisa memberi kemudahan perizinan, baik untuk berusaha maupun pengembangan wilayah Kota Banjarbaru,” harapnya.
