TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten Tabalong kembali raih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2021.
Piagam WTP dan plakat dari Kementerian Keuangan Pusat yang diterima kali ini merupakan 7 tahun berturut-turut yang diraih Pemkab Tabalong.
Penyerahan piagam WTP dan plakat tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah kepada Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani Senin (18/10/2021) di Aula Tanjung Puri Lantai II Kantor Sekretariat Daerah Tabalong Jalan Pangeran Antasari Tanjung.
Dalam sambutannya Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani atas nama Pemkab Tabalong menyampaikan ucapan selamat datang rombongan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaraan Provinsi Kalimantan Selatan di Bumi Sarabakawa.
“Insya Allah atas kehadiran bapak selain untuk mempererat silaturahim, yang penting juga akan menjadikan motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik lagi,” katanya.
Lebih dari itu, momentum kali ini diharap untuk meningkatkan kerjasama yang sudah baik selama ini antara pemerintah Kabupaten Tabalong dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya KPPN Tanjung.
Selain kerjasama yang terjalin dengan baik selama ini, kami juga membutuhkan agar selalu diingatkan dan itu sudah dilakukan dan mohon terus dilakukan,” harap Bupati Anang.
Terhadap apa yang sudah dicapai 7 kali berturut-turut mendapatkan opini WTP ini juga tidak terlepas dari hubungan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan termasuk dengan KPPN Tanjung.
Bupati H Anang Syakhfiani juga menyampaikan kondisi Tabalong saat ini, dimana Covid-19 sudah mulai landai, kegiatan ekonomi juga semakin menggeliat. “Tetapi kalau kita bicara tentang perekonomian yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat Tabalong, inilah yang sedang kami lakukan untuk membawa daerah lebih mandiri,” sebutnya.
Dalam kesempatan ini Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah dalam sambutan dan paparannya mengatakan bahwa, Kanwil Perbendaharaan sudah sejak 3 tahun terakhir diberi tugas sebagai regional kik ekonomis di daerah yang memotret, kemudian menangkap kebijakan-kebijakan di daerah yang kemudian akan dijadikan kebijakan di pusat, supaya tepat sasaran sesuai apa yang dibutuhkan di daerah, tentunya ini tidak bisa kerja sendiri, maka kemudian butuh sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah.
“Tabalong sungguh luar biasa dalam kondisi pandemi yang serba sulit, tapi mampu tetap menjaga akuntabilitas didalam pengelolaan keuangan, sehingga tetap masih bisa mempertahankan opini WTP, dan itu tidak gampang dalam situasi yang serba sulit itu mempertahannya,” katanya.
Terkait untuk mendapatkan alokasi dana desa persyaratannya harus mempeoleh opini WTP, karena tanpa WTP tidak akan dapat dana desa, tapi berapa besarannya itu ada 24 perhitungan yang menjadi penentu. Seperti tingkat kesejahteraan, IPM kemudian pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal semua dijadikan ukuran.
Kegiatan hari ini juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman memperkuat sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemkab Tabalong yang selama ini dinilai sudah bagus perlu ditingkatkan, diperkuat dan diperlebar.
Berkaitan dengan berbagai isu-isu fiskal dan isu-isu ekonomi di daerah, sehingga bisa memberikan gambaran potret disatu kabupaten atau Tabalong ini yang akan dibawa ke pusat. Sehingga diharapkan mampu memberikan kebijakan fiskalnya sesuai dengan kondisi dilapangan.
