TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala (Batola) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi tahun 2024 yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan diikuti melalui zoom meeting di Rumah Dinas Kediaman Penjabat (Pj) Bupati Batola, Senin (25/11) pagi.
Rapat koordinasi daring ini diinisiasi sebagai respons terhadap pentingnya kerja sama lintas sektor dan lintas daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya lonjakan inflasi yang dapat merugikan masyarakat.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. diikuti oleh Menteri Sosial RI serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia melalui zoom meeting.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi yang efektif. “Melalui rapat koordinasi ini, kita dapat saling bertukar informasi, pengalaman, dan strategi dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi di tingkat daerah,” ujarnya.
Partisipan rapat berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yang terhubung secara virtual melalui zoom meeting. Diskusi-diskusi yang diselenggarakan melibatkan analisis kondisi ekonomi lokal, identifikasi potensi risiko inflasi, serta pembahasan strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi.
Usai rakor tersebut, Pj Bupati Batola yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, dr. Hj. Azizah Sri Widari menegaskan komitmen Pemkab Batola akan terus mendukung upaya pengendalian inflasi khususnya dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Batola. Adapun dalam upaya menekan inflasi, ada beberapa strategi utama yang harus dijalankan yaitu koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memantau dan mengendalikan harga-harga bahan pokok, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang untuk mengurangi biaya logistik yang seringkali menjadi penyebab kenaikan harga.
“Pemkab Batola telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) oleh Pj Bupati Batola langsung selaku pembina kemudian Sekretaris Daerah Kab. Batola sebagai ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah. Yang mana setiap minggu mengikuti rapat zoom meeting inflasi yang dipimpin oleh Kemendagri, menindaklanjuti hasil presidium selama ini, dan selanjutnya Tim bisa memantau perkembangan harga dan inflasi di daerah kita,” ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Batola.
Azizah juga mengatakan bahwa dalam mengatasi inflasi di Pemkab Batola menerapkan strategi 4K yaitu memastikan Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi rantai pasok dan Komunikasi yang efektif.
“Strategis 4K ini diimplementasikan kedalam bentuk program dan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), stakeholder terkait harus bersinergi dan berkolaborasi dengan baik,” katanya.
Selain itu, Azizah berharap di Batola ini tetap terkendali, tidak terlalu naik dan terlalu tinggi ataupun terjadi deflasi kalau penurunan harga terlalu rendah juga merugikan.
“Jadi harapannya daerah kita tetap berada pada kisaran normal untuk rank angka inflasi yaitu di bawah 2,5%,”ungkapnya.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D menghimbau agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) harus terus berupaya.
“Saya menyampaikan apresiasi atas upaya dalam mengendalikan inflasi baik tingkat pusat maupun tingkat daerah,” tuturnya.
Selain itu, rapat yang diikuti oleh Pemkab Batola juga turut dihadiri langsung oleh Pj Bupati Batola Dinansyah, S.Sos., M.M, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, dr. Hj. Azizah Sri Widari, Perwakilan Kapolres Batola dan Dandim, Inspektur Kab. Batola, Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Batola, Kadiskoperindag, Kadisperkim, serta undangan rakor yang turut hadir.
