TERAS7.COM – Cipayung yang tergabung dari PMII, HMI, GMNI, BEM ULM dan BEM UNBL melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, membahas tentang polemik Pilkada di Kota Banjarbaru yang ramai menjadi isu masyarakat, Jum’at (06/13/2024).
Pertemuan itu dihadiri oleh ketua organisasi Mahasiswa diantaranya Sandy Ketua GMNI Kota Banjarbaru, Riwut Ikhwan Nusaffa, Ketua HMI Cabang Banjarbaru, Muhammad Syamsu Rizal Ketua BEM ULM dan M Edo Barunas Ketua BEM UNBL.
Pertemuan itu disambut langsung oleh komisioner KPU Kota Banjarbaru diantaranya Dahtiar sebagai Ketua KPU Kota Banjarbaru dan jajaran komisioner lainnya anggota KPU Kota Banjarbaru.
Riwut, kepada awak media menyampaikan, tujuan Cipayung audiensi dengan pihak KPU Kota Banjarbaru merupakan upaya tabayun mengetahui kebenaran apa yang tengah terjadi di Pilkada Kota Banjarbaru, agar isu yang berkembang di masyarakat tidak lagi simpang siur.
“Alhamdulillah hari kita kita bersama kawan-kawan ketua dari organisasi kemahasiswaan di Kota Banjarbaru bisa bertemu langsung dengan pihak KPU Kota Banjarbaru, salah satu upaya tabayun kita untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Pilkada Banjarbaru,” ujarnya.
Menanggapi penjelasan dari pihak KPU Kota Banjarbaru, pihaknya akhirnya dapat menerima penjelasan yang konkrit, sehingga menurutnya kedepan tidak ada lagi isu yang berkembang di masyarakat menjadi simpang siur.
“Jangan adalagi isu yang berkembang di masyarakat menjadi simpang siur, dan hari ini sudah dijawab dengan konkret oleh KPU Banjarbaru,” terangnya.
Selanjutnya pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada kelompok kelompok mahasiswa yang lain agar tidak terpengaruh oleh isu negatif yang berkembang di masyarakat.
Ia juga berpesan kepada Mahasiswa lainnya agar menjaga netralitas mahasiswa sebagai sosial kontrol agar tidak terbayang oleh isu isu miring.
“Untuk kawan kawan mahasiswa yang lain kita berpesan agar tetap menjaga netralitas mahasiswa sebagai sosial kontrol dan jangan mudah terbawa oleh isu isu miring dan mencari cara untuk mendapatkan kebenaran lewat tabayun agar informasi datang dari sumber yang seharusnya,” tuturnya.
Sementara itu, Dahtiar Ketua KPU kota Banjarbaru menjelaskan, proses atau tahapan Pilkada tahun 2024 ini berjalan, mulai dari pendaftaran Paslon hingga pembatalan Paslon.
Terkait dengan kronologi bermula dari proses pendaftaran, KPU kota Banjarbaru menerima 2 pendaftar sebagai Paslon yang kemudian ditetapkan sebagai peserta pemilihan pada tanggal 22 September 2024.
“Ketika memasuki masa kampanye terdapat rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan, dari Bawaslu prov Kalsel yang mana terhadap pelanggaran tersebut dikenakan kepada Paslon 02,” jelas Dahtiar.
“KPU Banjarbaru tidak serta Merta menindaklanjuti begitu saja rekomendasi tersebut, tapi KPU pertama Tama mempelajari, mencermati dan mengkaji, yang kemudian dituangkan dalam telaah hukum, jadi prosesnya kami jalankan sesuai dengan peraturan KPU no 15 tahun 2024,” sambungnya.
Lanjut Dahtiar, Telaah hukum tersebut dibahas dalam rapat pleno KPU kota Banjarbaru, semua pimpinan hadir.
“Setelah mengkaji dan membahas, kami melihat terpenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi yang diatur dalam pasal 71 ayat 3 UU no 10 tahun 2016,” tuntasnya.
Jadi hasil dari audiensi pada hari ini mahasiswa menyetujui jika KPU kota Banjarbaru, sudah menjalankan tupoksi nya sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
