TERAS7.COM – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta agar rencana pengadaan aset pemerintah dilakukan secara efisien, dengan mempertimbangkan skala kebutuhan serta potensi perbaikan terhadap aset yang sudah ada.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, dalam rapat kerja bersama enam perangkat daerah mitra yang digelar pada Kamis (31/07/2025), di lantai 4 ruang rapat Komisi I DPRD Provinsi Kalsel.
Salah satu perangkat daerah yang menjadi perhatian adalah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, terutama terkait pengelolaan aset daerah yang dinilai masih memerlukan dukungan anggaran tambahan.
“Mereka memerlukan tambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan proses pemerintahan, khususnya dalam hal pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu, mereka perlu dibantu agar dapat bekerja lebih maksimal,” kata Habib.
Namun, ia menegaskan bahwa setiap pengadaan aset harus benar-benar dipertimbangkan urgensinya. Jika memungkinkan dilakukan perbaikan terhadap aset yang sudah ada, maka hal tersebut harus diutamakan demi efisiensi.
“Kalau memang tidak urgen atau bisa dilakukan efisiensi, maka harus efisien. Supaya anggaran yang tersedia benar-benar terserap secara maksimal dan hanya dialokasikan untuk hal-hal yang memang prioritas,” tegasnya.
Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan rencana kerja tahun anggaran 2026, di mana DPRD melakukan evaluasi awal terhadap kebutuhan masing-masing SKPD.
