TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten Banjar menyiapkan langkah pengembangan e-Government yang lebih terintegrasi dengan mendorong penerapan sistem single sign-on (SSO), sehingga masyarakat maupun pengguna layanan pemerintahan nantinya dapat mengakses berbagai aplikasi dengan satu akun.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar, Cornelius Kristiyanto, pada Kamis (20/08/2026).
Menurut Kristiyanto, konsep tersebut diperlukan karena semakin banyaknya aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat membuat pengguna harus memiliki banyak akun dan kata sandi.
“Kalau sebelumnya kan, misalnya ada aplikasi kependudukan, harus punya username, password, aplikasi perizinan, username, password, yang lain-lain. Kalau semakin banyak kan semakin susah orang mengingat user password-nya macam-macam,” kata Kristiyanto.
Melalui sistem single sign-on, pengguna nantinya cukup memiliki satu akun untuk mengakses berbagai layanan yang telah terintegrasi dalam sistem Pemerintah Kabupaten Banjar.
“Jadi amanah dari Pemerintah Digital (PEMDI) ini sendiri itu kita harus membikin sistemnya single sign-on, satu user untuk masuk ke semua aplikasi. Semacam layanan terintegrasi,” jelasnya.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya bertujuan memudahkan akses pengguna, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pemerintahan digital yang lebih terintegrasi.
Terlebih, pengembangan integrasi tersebut menjadi semakin penting seiring dengan banyaknya aplikasi yang digunakan Pemkab Banjar.
Saat ini sendiri, terdapat 81 aplikasi yang digunakan untuk mendukung kebutuhan pemerintahan maupun pelayanan masyarakat, dengan 37 di antaranya dikembangkan secara internal oleh DKISP.
Kendati demikian, menurut Kristiyanto, integrasi layanan juga perlu dibarengi dengan penguatan keamanan sistem. Maka itu, pihaknya telah menerapkan sejumlah lapisan pengamanan untuk melindungi data yang tersimpan pada server pemerintah daerah.
“Di aplikasi kita pasang firewall di server kami. Kemudian ada bantuan juga pengamanan dari BSSN,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengamanan tersebut diterapkan secara berlapis untuk meminimalkan risiko terhadap data dan sistem yang digunakan pemerintah daerah.
“Tujuannya memperbanyak pengamanan data yang ada di server kita. Supaya makin ketat lah keamanannya,” tambah Kristiyanto.
Selain integrasi aplikasi dan penguatan keamanan, pengembangan e-Government juga diarahkan pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan digital.
“Kalau diundang ke desa, kita memberikan literasi digital juga. Cuma memang belum ada yang artinya rutin harus berapa bulan sekali, berapa desa, kami belum ke arah sana,” ungkapnya.
Dengan pengembangan tersebut, Pemkab Banjar diarahkan menuju ekosistem e-Government yang tidak hanya memiliki banyak layanan digital, tetapi juga terintegrasi, aman dan lebih mudah diakses melalui satu pintu.
