TERAS7.COM – Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Jumat (01/08/2025) siang, di Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel.
Agenda ini menjadi bagian dari upaya pengawalan dan pematangan program kerja tahun anggaran 2026 agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Rapat dihadiri perwakilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP & Damkar), serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel. Masing-masing OPD memaparkan rencana kegiatan strategis serta estimasi kebutuhan anggaran untuk tahun mendatang.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor, mengatakan pihaknya telah mencatat berbagai poin penting dari pemaparan tersebut.
“Semua sudah disampaikan, ada plus-minusnya. Beberapa OPD juga menyampaikan kekurangan anggaran yang perlu ditambahkan. Hal itu akan kami bawa dan bahas di Badan Anggaran,” ucapnya.
Komisi I menegaskan bahwa penyusunan anggaran tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus berdampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik.
DPRD sebagai representasi rakyat, kata Ilham, akan terus mengawal agar program-program OPD berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.
Salah satu isu penting yang menjadi perhatian khusus adalah penyelesaian status tenaga honorer dan PPPK di lingkungan Pemprov Kalsel.
“BKD tadi menyampaikan terkait hal itu, dan Komisi I sangat mendukung agar anggarannya dimaksimalkan. Harapannya, mereka bisa segera berkontribusi lebih besar untuk banua,” tegas Ilham.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa DPRD Kalsel tidak sekadar menyetujui anggaran, melainkan aktif memastikan bahwa setiap program memiliki dampak riil dan keberpihakan yang jelas terhadap masyarakat Kalimantan Selatan.
