TERAS7.COM – Kelangkaan gas LPG 3 Kg yang sering terjadi di Kabupaten Banjar terjadi menjadi perhatian bagi Komisi II DPRD Kabupaten Banjar.
Untuk menunjang ketersediaan Gas LPG bagi masyarakat, Komisi II DPRD Banjar mengadakan rapat dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Banjar, Pertamina dan Agen Gas LPG 3 kilogram pada Selasa (11/6) yang lalu.
Komisi II berharap Pemkab Banjar melalui Disperindag agar menambah kuota agar ketersedian salah satu kebutuhan masyarakat ini dapat terpenuhi.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Kamaruzzaman menyarankan agar dapat bersama-sama berkoordinasi ke kementerian ESDM untuk meminta penambahan kuota untuk memenuhi ketersedian pasokan gas 3 kilogram.
“Kami menyarankan akan kita bersama-sama berkoordinasi ke kementerian ESDM agar mendapat penambahan kuota untuk memenuhi ketersedian pasokan gas 3 kilogram bagi masyarakat,”ujarnya.
Sementara itu Kepala Bidang Perdagangan Disperindag, Jimmy mengatakan kuota gas 3 Kg untuk kabupaten Banjar tahun 2019 sebesar 12.000 metrik ton atau 4 juta lebih tabung gas 3 kilogram.
“Kouta yang didapat tahun 2019 ini lebih besar dari tahun 2018. Adapun berdasarkan data Realisasi sampai bulan April, data yang kami dapat itu rata-ratanya memang masih kurang untuk ke masing masing pangkalan,” jelasnya
Sedangkan data jumlah pangkalan yang dimiliki oleh Disperindag dengan Pertamina memiliki selisih 50 pangkalan, dimana berdasarkan data Disperindag sebanyak 325 pangkalan dan data milik pertamina sebanyak 375 pangkalan.
“Pangkalan yang terdata oleh kami sebanyak 325 pangkalan yang ada di Kabupaten Banjar. Ternyata di koreksi oleh pihak Pertamina, sehingga jumlah agen yang tersebar di Kabupaten Banjar sebanyak 8 agen dengan 375 pangkalan. Kami sudah meminta kepada pihak pertamina untuk memberikan data untuk mengsinkronkan data,” ucap Jimmy.
Berdasarkan asumsi tersebut, Disperindag mengatakan Kabupaten Banjar memerlukan tambahan kurang lebih 300 ribu tabung berdasarkan jumlah penduduk miskin dan UMKM yang ada.
“Berdasarkan asumsi kami, kalau berdasarkan data jumlah penduduk miskin dan UMKM yang ada, kita harus menambah 300 ribuan tabung lebih yang masih diperlukan. Hal ini tidak dibantah oleh pihak Pertamina, dengan demikian kekurangan yang ada harus dipenuhi sehingga ketersediaan menjadi cukup,” ungkapnya.
Salah satu anggota DPRD Kabupaten Banjar menyampaikan bahwa pangkalan yang ada di Kabupaten Banjar ini didominasi di Martapura, hal itu dibenarkan oleh Jimmy.
“Kita mengakui bahwa pangkalan gas 3 kilogram ini didominasi di daerah Martapura, dan kenyataannya seperti itu. Tetapi hal ini telah menjadi tugas Disperindag, jadi kita akan melakukan operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,”jelasnya.
Selain melalui operasi pasar, Disperindag ujar Jimmy melakukan melalui monitoring dan juga ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Banjar.
