TERAS7.COM – Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, menegaskan komitmennya untuk membawa tujuh tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel ke DPR RI. Hal itu disampaikan usai menerima langsung aspirasi massa di depan “Rumah Banjar”, Senin (01/09/2025) siang.
Dalam aksi damai yang berlangsung di bawah pengamanan humanis aparat kepolisian itu, Aliansi Rakyat Kalsel yang terdiri dari mahasiswa, pengemudi ojek online, dan masyarakat umum, menyampaikan tujuh poin tuntutan.
Setelah melalui dialog selama kurang lebih empat jam, DPRD Kalsel dan perwakilan massa sepakat menandatangani berita acara tuntutan, yang akan segera disampaikan ke pusat.
“Kami sangat mengapresiasi penyampaian aspirasi yang tertib, damai, dan penuh kedewasaan. DPRD Kalsel memastikan tujuh tuntutan ini akan kami bawa dan suarakan ke DPR RI,” tegas Supian HK.
Adapun tujuh tuntutan utama yang disampaikan massa, di antaranya:
1.Reformasi DPR, efisiensi gaji dan tunjangan, serta transparansi penggunaan dana.
2.Reformasi Polri, revisi UU Polri, dan pencegahan tindakan represif aparat.
3.Pengusutan kasus meninggalnya Affan Kurniawan hingga tuntas.
4.Penolakan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, dan penyelesaian konflik agraria sawit.
5.Evaluasi alokasi anggaran negara, khususnya pada program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.
6.Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, khususnya tenaga honorer di daerah terpencil.
7.Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.
Supian HK juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polri dan TNI yang dinilai berhasil menjaga keamanan dengan pendekatan humanis. Menurutnya, aksi damai ini menjadi bukti bahwa mahasiswa dan masyarakat Kalsel mampu menyampaikan aspirasi dengan tertib tanpa anarkis.
“Semua tuntutan akan kami kawal, dan dalam waktu dekat akan disampaikan ke DPR RI sebagai bentuk komitmen DPRD Kalsel memperjuangkan aspirasi rakyat,” tutupnya.
