TERAS7.COM – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Komdiphoria digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan di Grand Qin Hotel, Banjarbaru, pada Kamis (25/09/2025).
Agenda ini yang digelar selama tiga hari ini bertujuan untuk memperkuat keamanan sistem elektronik pemerintahan di tengah percepatan digitalisasi layanan publik.
Rakerda dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, mewakili Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, dan dihariri perwakilan Diskominfo dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
Dalam sambutannya, Sekdaprov Kalsel menekankan pentingnya digitalisasi sebagai instrumen utama menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.
“Hal ini sejalan dengan visi Kalsel Bekerja: Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera. Forum ini diharapkan menghasilkan rumusan yang jelas untuk percepatan digitalisasi daerah,” ujarnya.
Hadir sebagai narasumber utama, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistiyadi Budi, menegaskan bahwa keamanan siber bukan sekadar hasil akhir, melainkan proses berkelanjutan yang disebut Security by Design
“Sejak pembangunan perencanaan hingga implementasinya harus sudah memikirkan dan mengkalkulasikan risiko berbagai macam yang mungkin terjadi terhadap sistem yang dilakukan,” kata Nugroho.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan keamanan siber mencakup tiga aspek utama yakni teknologi, tata kelola, dan sumber daya manusia.
Teknologi harus diuji kelayakannya melalui audit dan IT Security Assessment (ITSA). Tata kelola mencakup penerapan protokol, seperti otentifikasi multi-faktor (MFA). Sementara SDM harus memiliki kompetensi tersertifikasi untuk mengelola sistem.
“Upaya-upaya membangun seperti itulah yang memerlukan perhatian para penyelenggara sistem elektronik. Pencapaian terhadap standar keamanan akan membuka celah kerentanan terhadap kemungkinan serangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nugroho menekankan pentingnya mitigasi risiko terhadap potensi serangan dari berbagai pihak, baik domestik maupun internasional.
Ia menjelaskan konsep zero D, yakni kerentanan yang belum ditemukan saat sistem dibangun dan bisa dieksploitasi oleh pihak ttertentu
“Begitu ditemukan, celah tersebut bisa dijadikan sarana penyerangan, baik terhadap sistem maupun aplikasi,” terangnya.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya forum evaluasi, tetapi juga pembekalan inovasi layanan publik agar lebih transparan dan berkualitas.
“Materi disampaikan langsung oleh Kementerian Kominfo, Kementerian PANRB, serta BSSN RI. Semua ini bertujuan memperkuat kompetensi SDM dan kesiapsiagaan daerah dalam keamanan siber,” pungkasnya.
Adapun Rakerda ini juga menjadi ajang penghargaan bagi kabupaten/kota terbaik dalam pembentukan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan penerapan Indeks Keamanan Informasi (KAMI).
