TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memastikan pelayanan publik dan program prioritas masyarakat tetap berjalan, meski menghadapi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar, Achmad Zulyadaini, menjelaskan bahwa dana transfer ke daerah yang semula mencapai Rp2,1 triliun kini turun menjadi sekitar Rp1,6 triliun, atau berkurang sekitar Rp500 miliar.
“Penurunan terutama terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam. Namun Dana Alokasi Umum (DAU) justru naik sekitar Rp300 miliar, sehingga secara total terjadi pengurangan sekitar Rp280 miliar,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, baru-baru tadi.
Untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemkab Banjar telah dua kali melakukan rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjar guna menyusun langkah penyesuaian anggaran. Salah satunya, melalui surat edaran Bupati Banjar yang menginstruksikan pengurangan anggaran sekitar 25 persen bagi seluruh perangkat daerah.
Menurut Zulyadaini, efisiensi anggaran akan difokuskan pada kegiatan penunjang seperti perjalanan dinas, rapat, forum diskusi, dan kegiatan seremonial.
“Penyesuaian diarahkan pada pos yang tidak langsung berdampak ke masyarakat. Pelayanan publik dan program prioritas tetap kita jaga agar tidak terganggu,” tegasnya.
Terkait dana hibah, pihaknya menyebutkan akan dilakukan evaluasi dan peninjauan ulang agar penyaluran tetap selektif dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Untuk tahun sebelumnya hampir tidak ada pengurangan, tetapi untuk 2026 nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi fiskal,” jelasnya.
Selain efisiensi, Pemkab Banjar juga berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bumi dan bangunan (PBB).
“Kami bekerja sama dengan Samsat Banjar untuk mendorong peningkatan PKB. Sedangkan pendataan PBB terus kami perbarui, terutama di wilayah potensial seperti sepanjang Jalan Ahmad Yani hingga Gambut,” tambahnya.
Meski demikian, Zulyadaini mengakui masih ada tantangan dalam pemutakhiran data PBB, karena data yang digunakan saat ini masih berasal dari 2014 dengan sekitar 180 ribu objek pajak.
“Pembaruan dilakukan bertahap agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat,” terangnya.
Ia menegaskan, di tengah penyesuaian fiskal ini, Pemkab Banjar tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program pembangunan dan kesejahteraan warga.
“Langkah efisiensi ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan keuangan daerah tanpa mengurangi manfaat program yang menyentuh langsung masyarakat,” pungkasnya.
