TERAS7.COM – Komisi III DPRD Kabupaten Banjar menyoroti keterlambatan penyelesaian proyek fisik Program INES dengan angka fantastis sekitar Rp8 miliar yang dikerjakan kontraktor Cahaya Bumi Selamat (CBS) Martapura.
Proyek Taman CBS Martapura tersebut belum rampung meski telah melewati batas waktu kontrak pada 26 Desember 2025 dan menuai kritik dari masyarakat.
Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR dan DPRKPLH yang digelar Rabu (04/02/2026).
DPRD menilai keterlambatan proyek menunjukkan lemahnya kinerja dan pengawasan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, menegaskan bahwa pihaknya meminta pertanggungjawaban tegas terhadap kontraktor yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan spesifikasi teknis.
“Kami tidak ingin proyek bernilai besar justru meninggalkan persoalan. Keterlambatan ini harus dievaluasi secara objektif dan menyeluruh, termasuk kemungkinan sanksi terhadap pihak ketiga,” tegas Irwan.
Ia menyebutkan, selain keterlambatan waktu, hasil pekerjaan CBS juga mendapat sorotan karena dinilai belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
Kondisi tersebut memperkuat perlunya langkah tegas agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
Dalam RDP tersebut, Komisi III juga menyinggung informasi mengenai kontraktor yang disebut-sebut telah masuk daftar hitam (blacklist).
Namun, DPRD masih menunggu klarifikasi resmi dari instansi terkait terkait kebenaran dan dasar kebijakan tersebut.
DPRD Kabupaten Banjar mendorong agar DPRKPLH segera memanggil pihak kontraktor untuk dimintai penjelasan secara langsung.
Kepala DPRKPLH juga dijadwalkan akan dipanggil guna mempertanggungjawabkan pengawasan dan pelaksanaan proyek INES di lapangan.
Selain itu, DPRD meminta Pokja ULP, Kepala ULP, serta penanggung jawab jasa lelang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan.
DPRD juga mendorong agar ke depan penggunaan kontraktor lokal lebih diprioritaskan demi meningkatkan tanggung jawab dan kualitas pekerjaan.
RDP lanjutan dijadwalkan digelar dalam waktu dekat agar seluruh pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara komprehensif.
DPRD menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap proyek pemerintah berjalan tepat waktu, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
