TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten Balangan terus mengakselerasi penataan birokrasi melalui pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Langkah strategis ini menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin (27/4/2026), dan saat ini telah memasuki tahap krusial, yakni penilaian mandiri SPIP.
Bupati Balangan, Abdul Hadi, menjelaskan bahwa proses penilaian mandiri tengah berlangsung dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Koordinasi teknis pengisian kertas kerja SPIP dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Balangan.
“Saat ini kita sudah memasuki tahap penilaian mandiri. Alhamdulillah, progresnya sudah ada 16 SKPD yang menyampaikan kertas kerja dan sedang dalam proses pengecekan serta rekapitulasi oleh Bapperida. Sisa 10 SKPD lagi kita harapkan segera menyusul,” ujarnya.
Dalam upaya meningkatkan implementasi SPIP, Pemkab Balangan juga menjalin sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan fokus pada enam sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, kemiskinan, infrastruktur dan lingkungan hidup berkelanjutan, ekonomi inklusif, serta tata kelola pemerintahan.
“Semoga keberadaan tim BPKP Provinsi Kalsel dapat dioptimalkan untuk memperkuat sistem pengendalian internal di Kabupaten Balangan, sehingga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Balangan yang makin Baharat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto, menekankan bahwa pembinaan SPIP bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik secara kolaboratif antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal harus terintegrasi dalam seluruh tahapan proses pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan pertanggungjawaban.
“Di setiap tahapan itu harus ada pengendalian yang berjalan dan saling terintegrasi. Jika SPIP tidak dilaksanakan dengan baik, maka pencapaian tujuan pemerintahan akan terganggu,” pungkasnya.
