Dengan berselancar di website kami, Anda setuju dengan Kebijakan Privasi kami.
Accept
Teras7.comTeras7.com
  • INDEKS BERITA
  • NEWS
    • Nasional
    • Berita Umum
    • Ekonomi
    • Layanan Publik
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Banjir KalSel
  • LIFE
    • Education
    • Lifestyle
    • Teknologi
    • Kilas Balik
  • HEALTH
  • TRAVEL
  • FOOD
Search
© 2022 PT. Teras Tujuh Indonesia. Hak cipta dilindungi Undang-undang.
Reading: Paradoks Hak Angket: Mengapa Harus Alergi Jika Kebijakan Sudah Sesuai Prosedur?
Share
Sign In
Notification Show More
Aa
Teras7.comTeras7.com
Aa
Search
  • Indeks Berita
  • Nasional
  • Politik
  • Hukum
  • Pemerintahan
  • Lifestyle
  • Budaya
  • Opini
  • Education
  • Ekonomi
  • Video
  • Berita Umum
  • Environment
  • Infrastruktur
  • Kesehatan
  • Kilas Balik
  • Kuliner
  • Layanan Publik
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Religi
  • Sosial
  • Teknologi
  • Travel
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 PT. Teras Tujuh Indonesia. Hak cipta dilindungi Undang-undang.

Paradoks Hak Angket: Mengapa Harus Alergi Jika Kebijakan Sudah Sesuai Prosedur?

Opini
Opini 9 Mei 2026, 08.56
Share
IMG 20260509 085500
Opini - Paradoks Hak Angket: Mengapa Harus Alergi Jika Kebijakan Sudah Sesuai Prosedur?
SHARE

Oleh: Pengamat Kebijakan Publik & Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Timur, M Irfan Fajrianur, S.E., S.H., C.P.M,

TERAS7.COM – Dinamika politik di DPRD Kalimantan Timur terkait usulan Hak Angket terhadap kebijakan strategis Gubernur kini tengah menjadi sorotan tajam. Langkah Fraksi Golkar yang menolak keras usulan tersebut, ditambah sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang secara tiba-tiba menarik dukungannya, memunculkan sebuah pertanyaan fundamental di tengah masyarakat: Jika memang kebijakan yang diambil sudah benar dan sesuai prosedur, mengapa harus alergi terhadap penyelidikan?

Dalam sistem demokrasi kita, Hak Angket yang diatur dalam UU MD3 bukanlah sebuah “ancaman”, melainkan mekanisme checks and balances yang sah secara konstitusional. Ia hadir sebagai instrumen penyelidikan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat telah dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Logika Transparansi

Secara nalar publik, penolakan yang gigih terhadap sebuah upaya klarifikasi formal justru akan melahirkan persepsi negatif. Jika Pemerintah Provinsi dan partai pendukungnya meyakini bahwa kebijakan tersebut objektif dan pro-rakyat, seharusnya Hak Angket dipandang sebagai peluang emas.

Baca juga :

Tragedi Balita di Hotel Mesra Samarinda: LPKSM Borneo Kalimantan Desak Audit Keselamatan Fasilitas Publik di Kaltim

Kajian Perlindungan Konsumen: Permasalahan Perlindungan Konsumen di Berbagai Sektor di Indonesia

Perlindungan Konsumen: Membangun Ekosistem Perlindungan yang Terhubung

Angket bisa menjadi panggung untuk membuktikan secara transparan di depan rakyat bahwa tidak ada maladministrasi yang dilakukan. Keberanian untuk diuji adalah cerminan dari integritas kepemimpinan. Sebaliknya, sikap defensif yang berlebihan hanya akan memperkuat dugaan adanya ketidakberesan yang sedang ditutupi.

Tanggung Jawab Moral Legislatif

Sangat disayangkan jika partai politik seperti Golkar dan PAN justru memilih menjadi perisai bagi otoritas eksekutif ketimbang menjadi penyambung lidah rakyat. Saat gelombang aksi massa terus menuntut kejelasan di depan gedung Karang Paci, menutup pintu terhadap mekanisme Angket adalah bentuk pengabaian terhadap hak publik untuk tahu (public’s right to know). Sebagai legislator, tugas utama mereka adalah melakukan pengawasan, bukan pembungkaman terhadap proses pencarian fakta.

Stabilitas Lewat Kepastian Hukum

Stabilitas daerah tidak akan tercapai dengan cara menghindari persoalan. Demo yang berkelanjutan adalah sinyal bahwa ada krisis kepercayaan. Menolak Angket berarti membiarkan kegaduhan terus terjadi di jalanan tanpa ada resolusi formal di ruang sidang.

Sebagai penutup, kita harus ingat bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, kebenaran tidak pernah takut pada penyelidikan. Hanya kesalahan yang membutuhkan proteksi politik.

Jika legislator Kaltim tetap bersikukuh menghalangi jalannya Angket, jangan salahkan jika publik akhirnya melabeli mereka sebagai partai yang tidak objektif dan memunggungi kepentingan rakyat Kalimantan Timur.

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Print
What do you think?
Love0
Cry0
Sad0
Happy0
Angry0
Surprise0
Leave a review Leave a review

Leave a review Batalkan balasan

Anda harus masuk untuk berkomentar.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Populer Bulan Ini

IMG 20261029 WA0050
Dapat Banpres Karhutla Rp10 M, Pemkab Tabalong Buka-bukaan Rincian Penggunaannya
29 Oktober 2026, 16.55
771c4a8d c9ef 4602 981d 08bf8e605aea
Kasus Mafia Tanah Jadi Sorotan Tuntutan KAKI di Kejati Kalsel
22 Oktober 2026, 09.31
IMG 20261028 220323
Bantu Warga Hadapi Kemarau dan Karhutla, Habib Sayed Jafar Alaydrus Kerahkan Truk Tangki Air Bersih
3 November 2026, 14.07
IMG 20261023 081936
Apresiasi Salat Istisqa SMAN 2 Banjarbaru, Emi Lasari Harap Jadi Inspirasi Sekolah Lain
23 Oktober 2026, 16.31
IMG 20261113 111945
Cabut Surat Sumbangan Komite Bertarif, SMAN 4 Banjarbaru Jelaskan Awal Mula Beredar: Sudah Sejak…
13 November 2026, 16.27

You Might Also Like

Tragedi Balita di Hotel Mesra Samarinda: LPKSM Borneo Kalimantan Desak Audit Keselamatan Fasilitas Publik di Kaltim

Kajian Perlindungan Konsumen: Permasalahan Perlindungan Konsumen di Berbagai Sektor di Indonesia

Perlindungan Konsumen: Membangun Ekosistem Perlindungan yang Terhubung

Perlindungan Konsumen Membutuhkan Ekosistem, Bukan Ego Kelembagaan

Analisis Ekonomi Strategis dan Kedaulatan Nasional

Teras7.comTeras7.com
Follow US
© 2022 PT. Teras Tujuh Indonesia. Hak cipta dilindungi Undang-undang.
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Wartawan
  • Tim Redaksi
Selamat Datang!

Masuk ke akun

Register Lost your password?