TERAS7.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Balangan pada Senin (03/08/2026) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balangan Hj. Lindawati, didampingi Wakil Ketua I Muhammad Rizkan dan Wakil Ketua II Saiful Arif.
Jalannya rapat turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Balangan Fakhriyanto, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para anggota dewan, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Balangan Hj. Lindawati menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengkaji Raperda tersebut secara cermat, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, langkah ini diambil untuk memastikan agar APBD Perubahan 2026 mampu memberikan dampak dan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Balangan.
“Rancangan ini akan dibahas secara lebih mendalam oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujarnya.
Ia juga berharap sinergi yang solid antara pihak eksekutif dan legislatif terus terjaga demi memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan visi, misi, dan kebutuhan riil masyarakat.
Sementara itu, dalam sambutan tertulis Bupati Balangan yang dibacakan oleh Sekdakab Fakhriyanto, disampaikan bahwa perubahan APBD 2026 merupakan langkah strategis sebagai tindak lanjut atas kebijakan pemerintah pusat yang mencakup pengurangan alokasi dana desa sebesar Rp53,8 miliar.
Pengurangan anggaran tersebut berdampak langsung pada menurunnya pendapatan transfer daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Balangan harus melakukan penyesuaian struktur anggaran secara terukur dan bertanggung jawab.
Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap berjalan optimal, sekaligus memastikan program pembangunan yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat tetap dapat dilaksanakan di tengah kondisi fiskal yang dinamis.
