TERAS7.COM – Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dari pemerintah menjadikan relawan sebagai ujung tombak dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meluas di Kota Banjarbaru.
Meski berjibaku memadamkan karhutla sejak pagi hingga malam, sejumlah kebutuhan pendukung para relawan ternyata masih terbatas.
Adapun salah satu kebutuhan yang dinilai perlu segera tersedia adalah dapur umum untuk memenuhi konsumsi relawan yang bertugas di lapangan.
Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Banjarbaru Emi Lasari, SE mendesak agar kebutuhan relawan di sejumlah posko segera dipenuhi untuk mendukung penanganan titik-titik karhutla.
Emi mengatakan telah berkomunikasi dengan sejumlah posko karhutla, di antaranya Posko Syamsudin Noor, Pengayuan hingga posko gabungan yang baru didirikan di Tambak Buluh.
Dalam komunikasi tersebut, ia berdiskusi dengan para relawan mengenai kendala yang mereka hadapi selama melakukan penanganan di lapangan.
Menurut Emi, keterbatasan SDM pemerintah membuat keberadaan tim gabungan dan relawan menjadi penting dalam penanganan karhutla.
Salah satu kebutuhan yang paling mendesak adalah konsumsi. Karena itu, Emi menilai penyediaan dapur umum diperlukan agar kebutuhan logistik relawan di posko dapat terpenuhi.
“Memang idealnya sesegera mungkin memang adanya dapur umum, karena logistik untuk di posko ini sangat mendesak,” katanya.
Menurutnya, pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut memerlukan koordinasi antara Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terutama untuk menentukan pembagian tugas dalam penyediaan dapur umum bagi posko gabungan.
“Pemerintah kota dan pemerintah provinsi bisa berkoordinasi ini untuk dapur umum ini menjadi tupoksi siapa yang mengadakan,” ujarnya.
Selain konsumsi, kebutuhan BBM untuk kendaraan operasional juga menjadi perhatian. Begitu pula penggantian peralatan pemadaman yang mengalami kerusakan atau terbakar saat digunakan.
“Bantuan BBM untuk mobil operasional serta peralatan ini juga cukup mendesak, termasuk ada beberapa peralatan yang memang juga harus disupport, karena setelah dipakai ada yang rusak dan lain sebagainya, seperti selang,” jelasnya.
Kemudian, Emi juga menyoroti keterbatasan alat pelindung diri (APD) bagi relawan. Menurutnya, perlengkapan tersebut penting untuk menunjang keselamatan relawan saat melakukan pemadaman.
“Karena ketersediaan APD yang terbatas ini cukup membahayakan sebenarnya bagi relawan di lapangan,” ujarnya.
Emi berharap, koordinasi antar pemerintah nantinya dapat segera menghasilkan dukungan yang dibutuhkan relawan di lapangan, sehingga penanganan karhutla dapat berjalan lebih maksimal.
“Penanganan ini juga harus disupport dengan kondisi ketersediaan peralatan serta logistik di posko yang cukup memadai, karena kawan-kawan relawan ini sudah berjibaku dengan pemadaman mulai dari pagi, siang, sore, malam, mereka tidak mengenal lelah,” pungkasnya.
