TERAS7.COM – Di tengah kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kota Banjarbaru, kondisi kesehatan relawan dan masyarakat terdampak menjadi perhatian.
Paparan asap akibat kebakaran dinilai berisiko mengganggu sistem pernapasan hingga kesehatan paru-paru, terutama bagi mereka yang berada di sekitar lokasi kebakaran dalam waktu cukup lama.
Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari, SE menilai pemerintah daerah perlu mulai memikirkan pemeriksaan kesehatan terhadap relawan di lapangan maupun masyarakat yang terdampak karhutla.
“Ke depan juga harus mulai dipikirkan (pemerintah -red) bagaimana kemudian masyarakat terdampak serta relawan ini dilakukan pemeriksaan untuk pernapasan dan paru-paru karena dampak dari kondisi udara yang terjadi,” ujar Emi.
Emi mengatakan, pemeriksaan kesehatan bagi relawan sebelumnya telah dikoordinasikan bersama Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru melalui puskesmas di wilayah masing-masing.
Sejumlah posko juga telah mulai mendapat pemeriksaan kesehatan, di antaranya Posko Syamsudin Noor dan kawasan Guntung Damar.
“Beberapa hari yang lalu kita sudah koordinasikan terkait mengenai pemeriksaan kesehatan untuk relawan dan ada beberapa titik posko dari Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru sudah mulai jalan melalui Puskesmas setempat,” katanya.
Namun, menurut Emi, pemeriksaan perlu diperluas ke posko-posko gabungan yang baru didirikan. Masyarakat di wilayah yang terdampak asap juga perlu mendapat perhatian serupa.
“Karena ini tentunya sangat mengancam kesehatan, terutama pernapasan dan kondisi paru-paru,” tegasnya.
Emi menilai penanganan kesehatan juga tidak cukup hanya melalui pemeriksaan. Apabila ditemukan relawan maupun masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernapasan, perlu ada tindak lanjut berupa pengobatan.
“Tidak hanya pemeriksaan kontrol kesehatan, tapi kemudian ada pengobatan-pengobatan terkait mengenai gejala-gejala pernapasan atau ISPA atau kemudian gangguan paru-paru yang memang juga harus dideteksi di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, titik-titik dengan dampak karhutla paling parah perlu dipetakan agar pemeriksaan dan penanganan kesehatan dapat diprioritaskan bagi masyarakat maupun relawan yang paling banyak terpapar asap.
Menurut Emi, langkah tersebut perlu dilakukan seiring dengan penanganan karhutla di lapangan. Koordinasi antara Pemerintah Kota Banjarbaru, Dinas Kesehatan dan puskesmas juga perlu terus diperkuat agar layanan kesehatan dapat menjangkau posko relawan maupun masyarakat terdampak.
“Di beberapa titik yang memang sudah memerlukan ini akan kita koordinasikan juga,” pungkasnya.
