TERAS7.COM – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP), khususnya terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBP), Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Café La Tahzan (samping Jembatan Rumpiang), Kecamatan Cerbon, Barito Kuala (Batola) ini mengundang para notaris/PPAT, perwakilan Satgas Pelayanan Publik, para developer, para wajib pajak, dan media massa.
Acara yang dibuka Kepala BP2RD Batola, Wiwien Masruri, ini menghadirkan sejumlah nara sumber di antaranya dari pihak BP2RD, kantor pertanahan, dan disperkim ini juga berisi diskusi dan tanya jawab.
Wiwien Masruri mengatakan, FKP BPHTB MBP ini dilaksanakan untuk menyerap masukan dari para peserta sehubungan rencana penyusunan standar pelayanan sekaligus memberikan sosialisasi wajib pajak.
“Berbagai masukan dalam pertemuan ini kami akan dijadikan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan yang bermuara terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kita sendirim: katanya.
Sementara terkait pelayanan BPHTB MBR, lanjut Wiwien, pihaknya akan melakukan evaluasi baik terhadap peraturan yang sudah ada apakah masih relevan atau perlu dilakukan penyesuaian untuk perbaikan pelayanan ke depan.

“Sesuai tema dari kegiatan ini kami menghendaki pelayanan BPHTP MBR di daerah kita nantinya bisa lebih baik bagi masyarakat,” ujar Wiwien.
Menanggapi harapkan pengembang agar jangka waktu penerbitan BPHTB bagi MBR bisa disesuaikan dengan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 maksimal 10 hari kerja, pria yang juga pernah menjabat Kepala BPKAD Batola menyatakan, segala usulan akan dibuatkan telaahan dan disampaikan kepada pimpinan untuk memberikan pelimpahan kewenangan kepada Kepala BP2RD terkait persetujuan pengajuan BPHTB MBR.
“Tentunya dengan adanya pelimpahan kewenangan selain memperpendek proses birokrasi juga mempersingkat rentang waktu pembuatan,” paparnya sembari menyatakan, jika keterlambatan disebabkan melibatkan dari instansi provinsi maka di luar dari kewenangan kabupaten.
Sebelumnya, saat membuka kegiatan, Wiwien Masruri mengatakan, penyelenggaraan FKP BPHTB MBP ini memiliki arti yang sangat krusial. Karenanya kebijakan yang baik ini harus disukseskan bersama.
Untuk itu, melalui forum FKP ini diharapkan mampu menyelaraskan persepsi sekaligus menggali masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari pengembang, perbankan, PPAT, notaris, dan masyarakat selaku penerima manfaat.
Wiwien mengutarakan, beberapa poin penting yang menjadi fokus pembahasan dalam FKP ini di antaranya kriteria kejelasan dan saran penerima, memastikan batasan penghasilan maksimal dan luas lantai bangunan sesuai dengan ketentuan terbaru agar fasilitas benar-benar tepat sasaran, di samping untuk menggali pendapat para peserta serta batasan waktu pelayanan untuk BPHTB MBR.
“Segala masukan dan saran, kritik maupun kendala teknis supaya bisa disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi berharga dalam menyempurnakan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala,” ujarnya.