TERAS7.COM – Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Banjar saat ini dianggap tidak sehat karena struktur belanja pegawai dan lain-lain yang terlalu menyedot APBD Kabupaten Banjar Tahun 2020.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Banjar, M. Rofiqi pada awak media usai pelaksanaan rapat paripurna beberapa waktu yang lalu.
Secara lugas Rofiqi mengakui struktur belanja pegawai dan tetek-bengeknya yang tidak berkaitan dengan pembangunan di masyarakat justru persentasenya cukup tinggi mencapai 67 persen.
“Coba lihat struktur belanja kita dari sekitar 1,9 triliun, justru lebih banyak belanja pegawai, beserta tetek-bengeknya mencapai 67 persen,” ucap politisi Gerindra ini.
Menurut Rofiqi, belanja pemerintah dj bidang pendidikan sudah bagus karena angkanya berkisar 20 persen, tinggal dijalankan pemerintah secara optimal.
“Ini kan sepertinya kurang optimal juga serapannya. Hanya saja saya masih menyayangkan kalau belanja pembangunan hanya berkisar 33 persen. Padahal dalam tatanan ideal agar pembangunan bisa terasa di masyarakat, maka belanja pegawai dan pembangunan semestinya seimbang 50-50,” ujarnya.
Rofiqi mengatakan memang sulit merubah belanja di tengah terpaan pandemi Covid-19 yang mau tidak mau akan membuat keuangan daerah babak-belur.
“Namun pada tahun 2021 akan kita coba menyeimbangkan belanja pegawai dengan belanja pembangunan ini, misalnya dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah, setidaknya mampu mencapai 300 miliar setahun. Kemudian SKPD yang tidak urgen seperti Dinas Pertanahan Banjar bisa ditiadakan, karena tugas dan fungsinya mirip dengan tugas Badan Pertanahan Nasional. Demikian juga dengan SKPD lain, kalau memungkinkan dilakukan merger saja atau penggabungan sehingga lebih efisien,” sebutnya.
