TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) memberi perhatian khusus terhadap tata kelola keuangan desa. Salah satu bukti yaitu dengan digelarnya Bimbingan Teknik Implementasi Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Acara yang dibuka Bupati Batola Hj Noormiliyani AS, di Hotel Treepark Banjarmasin, Senin (17/01/2022), ini melibatkan narasumber dari Inspektur Jenderal Kemendagri RI dan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
Sebelumnya telah dilaksanakan penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK. Terhadap hasil penilaian itu Pemkab Batola memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola keuangan desa, khususnya peran APIP dalam melaksanakan pengawasan terhadap desa.
Dalam rangka meningkatkan peran APIP, Bupati Batola merasa perlu menggandeng BPKP untuk mengimplementasikan Aplikasi Siswaskeudes dengan diawali kegiatan pelatihan kepada seluruh personil inspektorat.
Acara pembukaan juga dihadiri Sekdakab Batola H Zulkipli Yadi Noor, Inspektur Kabupaten Batola H Ismed Zulfikar, serta Inspektur Provinsi Kalsel, Kadis Kominfo Batola Akhmad Wahyuni, Kadis PMD Batola M Aziz, para Auditor di Inspektorat Batola, Perwakilan Diskominfo, dan PMD.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap menyampaikan, dalam rangka melakukan pengawasan tata kelola keuangan desa, Aplikasi Siswaskeudes akan sangat membantu, khususnya sebagai bentuk implementasi Continuous Audit and Continuous Monitoring (CACM) di desa kendati perlu ditekankan kualitas Inspektorat Batola sebagai aparat pengawasan juga harus ditingkatkan sehingga bisa memberikan nilai tambah.
“Pemkab Batola perlu meningkatkan kapabilitas APIP dan memunculkan awareness terkait pengelolaan risiko, dan kami siap untuk membantu sebagai wujud komitmen hadir bermanfaat,” ujar Rudy.
Ia menambahkan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel sangat terbuka dan siap membantu untuk APIP dari kabupaten/kota lainnya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
