TERAS7.COM – Untuk menghindari terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga-harga khususnya menjelang Ramadhan dan lebaran Idul Fitri, Anggota Komisi VI DPR F-PKS Nevi Zuairina meminta pemerintah untuk mengawasi kelancaran dan arus distribusi pasokan pangan.
“Kami meminta pemerintah mengawasi kelancaran dan arus distribusi agar pasokan pangan tidak tersendat masuk ke pasar tradisional,” kata Nevi Zuairina ketika diskusi dialektika demokrasi ‘Ramadhan 2022 dan Kesiapan Bahan Pokok’, bersama anggota Komisi IV DPR F-PKB Ibnu Multazam dan Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/03/2022).
Selain itu, Nevi Zuairina meminta pemerintah tidak boleh kalah dengan kartel atau mafia yang selama ini mengendalikan harga bahan pokok dan ketersediaan pangan seperti minyak goreng. Ia berharap pemerintah menindak tegas mafia minyak dan mafia pangan lainnya.
“Kami minta pemerintah jangan sampai kalah dengan mafia minyak goreng dan mafia pangan lainnya, ini jadi pelajaran tersendiri mafia minyak goreng harus di tindak tegas,” tegasnya.
Di tempat yang sama, anggota Komisi IV DPR F-PKB Ibnu Multazam meminta pemerintah melalui Badan Pangan Nasional harus memiliki perencanaan atau roadmap pangan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
“Pemerintah harus mempunyai roadmap, perencanaan ketersediaan, keamanan, ketahanan dan kedaulatan pangan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang, agar kelangkaan dan kenaikan harga-harga seperti minyak goreng, daging, telur, bawang putih dan bawang merah, beras dan sebagainya tidak terus terulang,” ujar Ibnu Multazam.
Menurutnya, sesuai dengan UU No.18 tahun 2012 tentang pangan, maka pangan ini harus berdaulat, mandiri dan aman. Untuk itu, Badan Pangan Nasional yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden misalnya bisa mengusulkan agar minyak goreng diproduksi oleh BUMN, bukan oleh swasta.
“Badan Pangan Nasional, Bulog, Kementan RI, dan BUMN harus memiliki roadmap pangan, agar pangan kita tidak dikendalilkan oleh kartel,” ungkap Ibnu Multazam.
Sementara itu, Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy mengatakan minyak goreng tidak masuk dalam Tupoksi Badan Pangan Nasional.
“Yang di bawah kewenangan Badan Pangan Nasional antara lain; daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, bawang merah atau putih, telur, cabai besar atau rawit, beras, jagung, kedelai, dan gula. Dimana untuk stok selama Januari-Desember 2022 ini aman. Untuk kedelai yang masih impor karena produksi dalam negeri masih kurang. Kini sudah mulai menanam di 2400 hektar tanah yang akan menghasilkan 800 ribu ton, agar secara bertahap bisa mengurangi impor.” katanya.
Selanjutnya, Ia menegaskan bahwa tugas utama Badan Pangan ini adalah untuk penguatan, ketersediaan, stabilisasi harga dan keamanan pangan.
“Jadi, tugas utama Badan Pangan ini adalah untuk penguatan, ketersediaan, stabilisasi harga dan keamanan pangan. Sedangkan beras yang impor biasanya beras khusus. Kalau yang biasa untuk dalam negeri stoknya sudah cukup bahkan lebih,” tegas Sarwo Edhy.
