TERAS7.COM – Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari melangsungkan kegiatan reses di Hutan Pinus Kota Banjarbaru, pada Sabtu (18/03/2023).
Tampak berbeda, kali ini Nurkhalis Anshari secara khusus melakukan reses, dengan menggandeng seluruh kader posyandu yang ada di Kecamatan Banjarbaru Utara.
“Kali ini kita berkolaborasi dengan kader posyandu se Kecamatan Banjarbaru Utara, ternyata banyak sekali aspirasi-aspirasi dari emak-emak kader posyandu ini, oleh karenanya kita fasilitasi reses agar bisa menggali permasalahan di lingkungan RT RW di Banjarbaru Utara,” ujarnya.
Khalis melanjutkan, keluh-kesah yang kerap terjadi di Poyandu yakni terkait insentif kader yang masih belum layak.
“Ini menjadi catatan kita, ketika nanti pembahasan anggaran bisa naikkan, paling tidak mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi,” ucapnya.
Karena jika berkaca dengan daerah tetangga, untuk di Kota Banjarbaru, menurutnya memiliki insentif bagi kader posyandu yang lebih rendah, oleh karenanya ini menjadi PR kedepannya.
Lalu, sarana prasarana posyandu menurutnya juga masih banyak kekurangan fasilitas, baik seperti meja dan kursi.
Namun kabar baiknya kata Khalis, sarana dan prasarana ini sudah diperjuangkan di tahun 2022 lalu, kemungkinan besar pada tahun 2023 ini bisa segera terealisasi.
“Sudah kita perjuangan kemarin pada tahun 2022 lalu, dan akan direalisasikan pada tahun 2023 ini, jadi sudah tinggal eksekusi saja,” bebernya.
Kemudian, yang menjadi dilema bagi Khalis, yaitu mengenai ketersediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi bayi dan balita di posyandu.
Bagaimana tidak dilema, menurut politisi muda PKS ini, di satu sisi ingin angka stunting rendah di Kota Banjarbaru, akan tetapi ketersediaan PMT posyandu belum terpenuhi.
“Ini menjadi PR kita bersama, bagaimana kedepan kita bisa memberikan makanan tambahan bayi-bayi agar bergizi, agar jangan sampai angka stunting di Banjarbaru semakin tinggi,” tuturnya.
Terlebih, predikat Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tantangan tersendiri untuk menekan angka stunting tersebut.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPMPPA Kota Banjarbaru, Jumiatun menyatakan siap mendukung dan memfasilitasi seluruh posyandu yang tersebar di Kota Banjarbaru.
Ia meminta, kader posyandu yang ingin difasilitasi untuk bisa mengajukan proposal bantuan kepihaknya, dengan catatan jauh hari sejak setahun sebelumnya.
“Kalau memang masyarakat ada memasukkan proposal nanti kita anggarkan, jadi perencanaan awalnya itu ada pada permintaan masyarakat, tapi permintaan itu setahun sebelum pelaksanan,” terangnya.
Sedangkan untuk pengadaan PMT bayi dan balita, menurutnya saat ini belum bisa direalisasikan, dikarenakan pagu anggaran yang tidak mencukupi.
“Kalau nanti itu muncul dari aspirasi masyarakat, kita akan sampaikan ke dewan, bagaimana kebijakan daripada penganggaran itu, kalau nanti dilimpahkan ke kami, dan ataupun dianggarkan kembali ke Dinas Kesehatan tidak masalah, yang penting PMT itu bisa memberikan tambahan bagi bayi dan balita,” tandasnya.
