TERAS7.COM – Petugas penyelenggara pemilu yang ada di Kabupaten Barito Kuala (Batola), diberikan sosialisasi dan pendidikan guna menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.
Kegiatan ini bertempat di Pawon Tlogo Handil Bakti, dan dihadiri Ketua KPU Barito Kuala Rusdiansyah, Mantan Ketua Bawaslu Kalsel Iwan Setiawan, serta Anggota DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Ketua KPU Barito Kuala Rusdiansyah mengaku, bersyukur atas kedatangan Muhammad Rifqinizamy Karsayuda untuk menyampaikan materi bagi para penyelenggara pemilu.
Ia berharap, dengan adanya pencerahan dari anggota DPR RI tersebut, dapat menambah semangat para anggota penyelenggara Pemilu 2024 di Batola.
“Harapan kita diberi pencerahan dari beliau (Muhammad Rifqinizamy Karsayuda -red) bisa menambah semangat kami untuk menjalankan tahapan demi tahapan pemilu 2024 ini,” harapnya.
Disamping itu, ia juga menerangkan, jika kebanyakan pemilih di Kabupaten Batola diketahui merupakan kaum milenial, atau pemilih pemula.
Dimana, pihaknya dihadapkan dengan persoalan belum adanya kepemilikan E-KTP dari para pemilih pemula di Kabupaten Batola, yang notabenenya masih bersekolah di tingkat menengah atas sederajat.
Maka dari itu, ia berkoordinasi dengan Disukcapil Kabupaten Batola agar secepatnya melakukan pendataan dan penerbitan E-KTP bagi kaum milenial yang usianya sudah diperbolehkan menjadi pemilih.
“Karena salah satu syarat untuk menjadi pemilih itu E-KTP,” ungkapnya.
Adapun hingga tahapan perbaikan Data Pemilih Sementara (DPS), KPU Kabupaten Batola mencatat ada sekitar 235.000 orang pemilih, angka ini mengalami kenaikan kurang lebih 13.000 orang dibanding pemilu sebelumnya.
Sementara itu, anggota DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai positif atas keterlibatan kaum milenial dalam Pemilu 2024 mendatang, baik sebagai penyelenggara maupun pemilih.
“Saya kira ini bagus, karena ada masa transisi yang kemudian mudahan-mudahan membuat kaum milenial anak-anak muda lebih melek dan aktif dalam politik,” ungkapnya.
Sebab bagi Rifqinizamy, tidak mungkin melakukan perubahan fundamental menuju politik yang jujur dan adil, jika pemilih ataupun penyelenggara tidak melek politik.
“Karena tidak mungkin kita melakukan perubahan fundamental di Banua (julukan Kalimantan Selatan -red) dan negara ini, kalau kita tidak aktif dalam politik,” tandasnya.
