TERAS7.COM – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang merajalela di Kota Banjarbaru beberapa bulan terakhir jadi sorotan Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari.
Emi mengatakan, jika dalam satu minggu terakhir, kejadian karhutla di Banjarbaru sangat luar biasa, khususnya di wilayah Liang Anggang dan Landasan Ulin.
“Dalam satu minggu terakhir, luar biasa kalau kita lihat (karhutla -red) sekitar Liang Angang dan Landasan Ulin seputar bandara dan Trikora, bahkan masih ada api,” ujarnya kepada teras7.com, pada Sabtu (30/09/2023).
Berdasarkan data terbaru BPBD Banjarbaru, hingga 28 September, karhutla di Ibukota Kalimantan Selatan ini sudah terjadi 386 kali, dengan total luasan lahan terbakar mencapai 386,292 hektar.
Sehingga kata Emi, berdasarkan data tersebut, ia mendesak agar BPBD Banjarbaru meberikan rekomendasi kepada Walikota Banjarbaru untuk menaikkan status kebencanaan karhutla saat ini menjadi darurat.
“Dengan kondisi semakin meningkatnya intensitas dan luasan karhutla, kita minta BPBD untuk memberikan rekomendasi ke Walikota meningkatkan status kebencanaan (di Banjarbaru -red) menjadi darurat bencana,” desak Emi.
“Kita lihat indikatornya sudah sangat jelas kebakaran intensitasnya semakin meningkat dalam 2 bulan ini,” sambungnya.
Disamping itu kata Emi, dampak dari karhutla yakni kabut asap juga sudah sangat mengganggu, baik itu kondisi udara maupun aktivitas penerbangan di Banjarbaru.
“Lalu dampak asap dan kabut juga sudah sangat mengganggu, baik itu kondisi udara yang dapat berakibat buruk untuk kesehatan. Kabut asap akhir-akhir ini juga sudah cukup mengganggu aktivitas penerbangan, di mana cukup banyak penerbangan di jam-jam tertentu yang tertunda,” kata Emi.
Apalagi kata Emi, dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan, dan perlengkapan yang dimiliki, saat ini personil BPBD dan relawan sudah kewalahan menjangkau semua titik api yang terjadi di Banjarbaru
Pun juga dengan anggaran di BPBD Banjarbaru, menurut Emi sudah tidak mampu untuk kebutuhan operasional tim di lapangan untuk menangani karhutla yang sedemikan merajalela.
“Anggaran kita di operasional BPBD Banjarbaru pada kegiatan penanganan kebencanan juga sudah tidak mampu untuk operasional tim lapangan,” terangnya.
Maka dari itu, Emi mendesak agar Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Walikota Aditya Mufti Ariffin agar bisa menaikkan status karhutla menjadi darurat.
Sehingga dengan itu, anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dari pusat bisa dicairkan untuk menangani karhutla di Kota Banjarbaru.
“Oleh karenanya status siaga bencana sudah harus dinaikan darurat bencana, agar anggaran BTT kita bisa dicairkan untuk penanganan,” tukasnya.
