TERAS7.COM — Pemerintah Kabupaten Kotabaru resmi membuka Bazar Dagang 2026 di Halaman Pasar Limbur Raya Kotabaru, Kamis (20/8/2026). Kegiatan yang digelar dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut sekaligus dirangkai dengan peluncuran aplikasi KEPO (Kebutuhan Pokok) Kotabaru dan peresmian Kios Jukung Pangan.
Bazar Dagang 2026 menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memperkuat pengendalian inflasi di Kabupaten Kotabaru.
Bupati Kotabaru H Muhammad Rusli turut hadir dan berbelanja di sejumlah stan bazar. Kehadiran Bupati menjadi bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM, distributor, perbankan dan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Turut hadir Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis, Ketua DPRD Kotabaru Hj Suwanti, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, jajaran Forkopimda, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, kepala SKPD, perbankan, dunia usaha, distributor serta pelaku UMKM.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Muhammad Maulidiansyah mengatakan, Bazar Dagang 2026 berlangsung selama tiga hari, mulai 20 hingga 22 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut diikuti 49 peserta yang terdiri dari tiga SKPD, satu stan perbankan/BPR, 20 pelaku UMKM serta 25 distributor atau agen.
Selain menyediakan kebutuhan masyarakat, bazar juga diisi pertemuan dan sosialisasi bagi UMKM, sosialisasi permodalan, berbagai perlombaan hingga pembagian door prize.
“Melalui kegiatan ini, masyarakat Kotabaru diharapkan mendapatkan alternatif pilihan barang dengan harga yang lebih murah sekaligus mendukung produk-produk lokal,” ujarnya.
Menurut Maulidiansyah, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah menjaga stabilitas harga. Inflasi Kabupaten Kotabaru pada Juli 2026 tercatat sebesar 3,41 persen, membaik dibandingkan sebelumnya yang sempat mencapai 5,25 persen dan 6,46 persen pada Februari.
Kondisi geografis Kotabaru sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kestabilan harga. Distribusi barang dari luar daerah membutuhkan biaya transportasi dan logistik relatif tinggi sehingga dapat memengaruhi harga di tingkat masyarakat.
Luncurkan Aplikasi KEPO
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Kotabaru juga meluncurkan aplikasi KEPO sebagai inovasi digital untuk memberikan informasi harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional.
Aplikasi tersebut memuat informasi harga berbagai komoditas, di antaranya beras, minyak goreng, gula, cabai, daging dan ikan.
Melalui aplikasi KEPO, masyarakat diharapkan dapat mengetahui perkembangan harga secara lebih cepat sekaligus membandingkan harga kebutuhan pokok. Sementara bagi pemerintah, informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memantau fluktuasi dan disparitas harga di lapangan.
Selain KEPO, Kios Jukung Pangan turut diresmikan sebagai bagian dari upaya memperkuat distribusi pangan, khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir dan perairan Kotabaru.
Program tersebut merupakan hasil sinergi Pemkab Kotabaru bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Kios Jukung Pangan diarahkan untuk menyalurkan sejumlah kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, cabai dan telur secara lebih dekat kepada masyarakat.
Keberadaan kios tersebut diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi dan menekan biaya logistik sehingga masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dan stabil.
Produksi Pangan Jadi Kunci Pengendalian Harga
Sementara itu, Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis dalam sambutannya mewakili Bupati Kotabaru menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan langkah konkret, terutama dengan mempertimbangkan kondisi geografis Kotabaru sebagai wilayah kepulauan.
“Pertama, kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga tingkat inflasi di Kabupaten Kotabaru agar bisa stabil. Kotabaru ini kondisi geografisnya kepulauan. Ketika terjadi kenaikan harga, terutama yang dipengaruhi kenaikan BBM, barang yang datang dari luar daerah harus menyeberang lagi ke Kotabaru sehingga biaya angkut menjadi lebih tinggi,” jelasnya.
Menurut Syairi, pengendalian harga tidak cukup hanya dilakukan dari sisi distribusi, tetapi juga perlu diperkuat melalui sektor produksi. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan ketahanan pangan mulai dari sektor hulu hingga hilir.
“Ketika produksi pangan kita bagus, insyaallah harga-harga di pasar akan stabil. Ketika produksinya tidak bagus, saya juga yakin harga di pasar akan melambung tinggi,” katanya.
Ia juga menyampaikan rencana pemerintah daerah membangun kembali sejumlah fasilitas pasar yang terdampak kebakaran serta pembangunan Pasar Ikan pada 2027.
Pembangunan tersebut direncanakan menggunakan anggaran sekitar Rp182 miliar melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga sebagai bagian dari upaya meningkatkan sarana perdagangan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Bazar Dagang 2026, launching aplikasi KEPO Kabupaten Kotabaru dan peresmian Kios Jukung Pangan secara resmi saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan mampu membantu warga kita,” tutupnya.
Pada akhir kegiatan, Wakil Bupati Syairi Mukhlis secara resmi membuka Bazar Dagang 2026, meluncurkan aplikasi KEPO Kabupaten Kotabaru sekaligus meresmikan Kios Jukung Pangan.
Wakil Bupati bersama jajaran kemudian meninjau sejumlah stan bazar dan pasar murah yang digelar dalam kegiatan tersebut.
