TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten Banjar terus mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan yang digelar di Aula Barakat, Martapura, Senin (18/5/2026) pagi.
Rakor dipimpin Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan diikuti jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkab Banjar. Dalam kesempatan itu, Saidi menekankan pentingnya pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam pelaksanaan berbagai program bantuan pemerintah.
Menurutnya, penggunaan data yang terintegrasi menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan sosial maupun program intervensi pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Pemanfaatan DTSEN harus dioptimalkan sehingga program yang dijalankan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain membahas percepatan program, rakor juga mengevaluasi capaian realisasi fisik sejumlah perangkat daerah hingga April 2026. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah penanganan stunting yang masih berada pada angka 23,87 persen.
Bupati meminta seluruh SKPD melakukan evaluasi terhadap program-program yang capaian kinerjanya masih rendah. Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Program yang dijalankan harus produktif dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Dalam rakor tersebut, Saidi juga mengajak seluruh aparatur sipil negara mendukung pelaksanaan survei efektivitas pengendalian korupsi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia meminta setiap pegawai memberikan jawaban secara objektif sesuai kondisi yang ada.
Hasil survei tersebut, lanjutnya, akan menjadi bahan evaluasi dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Tak hanya itu, penataan aset daerah turut menjadi perhatian. Seluruh kepala perangkat daerah diminta meningkatkan ketertiban administrasi, melakukan pencocokan data aset, serta memastikan seluruh barang milik daerah tercatat sesuai kondisi sebenarnya.
Saidi menegaskan bahwa pengamanan aset tidak hanya menyangkut aspek administrasi, tetapi juga perlindungan secara fisik dan hukum.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Banjar juga mengingatkan pentingnya menindaklanjuti sejumlah rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian gratifikasi, pencegahan benturan kepentingan, hingga manajemen risiko.
Di sektor pembangunan, Pemkab Banjar turut merencanakan penguatan infrastruktur dasar melalui program perbaikan rumah tidak layak huni serta peningkatan fasilitas penerangan jalan di sejumlah wilayah.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea, para asisten, staf ahli bupati, kepala SKPD, serta kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
