TERAS7.COM – Pemerintah Kota Banjarbaru melantik pengurus Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Forkomda PMP3A) Kota Banjarbaru periode tahun 2019-2021 di Aula Gawi Sabarataan, Balaikota Banjarbaru pada senin (27/5).
Pengurus Forkomda PMP3A Kota Banjarbaru yang berasal dari beragam profesi seperti pemerintahan, akademisi, tokoh masyarakat, dunia usaha, media dan sebagainya ini dilantik langsung oleh Wakil Walikota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan.
Ukira Dyah Anggraeni dari dunia usaha menjadi Ketua Umum Forkomda PMP3A Kota Banjarbaru dibantu oleh 2 orang wakil ketua, yaitu Rochimah dari TP PKK Kota Banjarbaru dan Retno Sulisetiyani dari media, akan memimpin organisasi yang memiliki 6 bidang dan 1 koordinator daerah ini.
Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani dan Kapolres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya dalam Forkomda PMP3A Kota Banjarbaru ini bertindak sebagai Dewan Pembina, sedangkan Ketua TP PKK Kota Banjarbaru Hj. Ririen Kartika Rini Nadjmi Adhani dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (Disdalduk KB PMP & PA) Kota Banjarbaru, Puspa Kencana bertindak sebagai Dewan Penasehat.
Sementara itu, 2 orang akademisi dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Neka Eriyani dan Rahmi Fauzia mengisi jabatan sebagai Dewan Pakar.
Darmawan Jaya mengatakan Forkomda PMP3A Kota Banjarbaru ini dibentuk sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengurangi kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak.
“Kami berharap ini dapat menjadi wadah berkumpulnya berbagai lapisan untuk bersinergi dalam rangka penguatan dan perluasan partisipasi masyarakat Kota Banjarbaru untuk mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia dan kesenjangan ekonomi perempuan,” ujarnya.
Menurutnya hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama untuk melindungi peran perempuan dalam pembangunan.
“Perempuan di Kota Banjarbaru memiliki peran yang cukup kuat dalam pembangunan, seperti pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif sebanyak 57% merupakan perempuan. Dengan ini kami harap peran perempuan makin meningkat dalam berbagai bidang dan untuk mewujudkan Kota Banjarbaru sebagai kota layak anak. Demikian juga kita menghimbau agar perempuan jangan menikah dulu di usia dini, selesaikan sekolah dulu baru berkeluarga, karena tantangan di masa depan memerlukan intelektual agar memiliki daya saing yang lebih baik dari daerah lain,” kata Darmawan Jaya.
Kadisdalduk KB PMP & PA Kota Banjarbaru, Puspa Kencana menjelaskan pelantikan Forkomda PMP3A Kota Banjarbaru ini merupakan agenda yang sudah lama direncanakan oleh pihaknya.
“Forkomda PMP3A Kota Banjarbaru ini merupakan yang pertama di Kalsel. Kami sudah mengadakan rapat pembentukannya sejak beberapa bulan yang lalu, baru sekarang dilaksanakan bersamaan dengan Sosialisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sejahtera (P2W-KSS). Kami berharap kepengurusan yang baru dilantik ini dapat membantu kami secara aktif untuk memberdayakan perempuan dan mencegah kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Banjarbaru,” ungkapnya.
Salah seorang anggota Forkomda PMP3A Kota Banjarbaru, RM Herru Trio Chriesna F, perwakilan dari media mengungkapkan terpilihnya ia dalam kepengurusan ini sebagai suatu hal yang membanggakan.
“Ini adalah hal yang membanggakan karena media juga dilibatkan dan dipercaya dalam kepengurusan ini agar kegiatan yang dilakukan dapat terpublikasikan dan diinformasikan pada masyarakat. Selama ini media menjadi pengkritik kebijakan dan program yang terkesan lamban penanganannya, dengan pelibatan ini diharapkan dapat pula memberikan solusi sembari berkoordinasi dengan bidang yang lain,” ucap pria yang akrab disapa Dema ini.
Terkait bidang tindak pidana perdagangan orang yang ia tangani, Dema mengatakan masih mempelajari program kerja dan tupoksi bidangnya.
“Semoga saja berjalan dengan baik, apalagi mengenai penanganan terhadap tindak pidana perdagangan orang ini dengan pihak kepolisian, Dinas Sosial, dan terutama dengan Disdalduk KB PMP & PA sendiri, karena tindak pidana ini merupakan kasus yang rumit dan perlu penanganan semua pihak, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri,” terangnya.
