TERAS7.COM – Penanganan kawasan kumuh menjadi salah satu program pemerintah, baik pemerintah pusat hingga daerah untuk mewujudkan tata kota yang cantik dan indah.
Hal ini yang membuat Komisi III DPRD Kabupaten Banjar pada tanggal 1-3 April 2019 yang lalu melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanggerang, Provinsi Banten.
Ketua Komisi III, Chairil Anwar saat ditemui beberapa waktu yang lalu mengungkapkan perbedaan geografis menjadi salah satu alasan kenapa Kabupaten Banjar terlambat menangani kawasan kumuh.
“Yang bisa kita ambil pelajaran dari sana, Kabupaten Tanggerang lebih dekat dengan pusat pemerintahan negara, sehingga akses informasi yang didapat lebih cepat sehingga mereka lebih tahu dan cepat dalam mengambil program dari pusat ini. Terutama untuk penanganan infrastuktur kawasan kumuh seperti Kotaku (Kota Tanpa Kumuh),” ucapnya.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Banjar harus belajar dari Kabupaten Tanggerang dengan mempersiapkan diri dengan baik sehingga siap untuk mengambil program dari pemerintah pusat.
“Kita harus berani jemput bola. Akan tetapi memang ada kendala di daerah kita, seperti antara dinas yang terkait yaitu Dinas PUPR dan Disperkim yang kewenangannya masih belum jelas untuk penanganan kawasan kumuh, sehingga mereka akhirnya takut dan lempar tanggungjawab,” ungkapnya.
Chairil Anwar memberikan jalan keluar untuk penanganan infrastuktur kawasan kumuh ini dengan mensinergikan dan membangun visi bersama agar permasalahan ini bisa diatasi.
“Perlu sinergi antar dinas terkait sehingga masalah kawasan kumuh bisa teratasi. Selama ini muncul sterotipe bahwa keberhasilan pemerintah menangani kawasan kumuh menjadi tolak ukur keberhasilan, jika gagal maka akan muncul image buruk. Sehingga kita harap segala macam problematika bisa ditangani dengan bersinergi sehingga pembangunan bisa berkembang pesat, jangan sampai ada pembiaran,” pesan Chairil Anwar.
