Dengan berselancar di website kami, Anda setuju dengan Kebijakan Privasi kami.
Accept
Teras7.comTeras7.com
  • INDEKS BERITA
  • NEWS
    • Nasional
    • Berita Umum
    • Ekonomi
    • Layanan Publik
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Banjir KalSel
  • LIFE
    • Education
    • Lifestyle
    • Teknologi
    • Kilas Balik
  • HEALTH
  • TRAVEL
  • FOOD
Search
© 2022 PT. Teras Tujuh Indonesia. Hak cipta dilindungi Undang-undang.
Reading: Data Bansos Dinilai Belum Akurat, DPRD Kabupaten Banjar Dorong Pembentukan Tim Sinkronisasi
Share
Sign In
Notification Show More
Aa
Teras7.comTeras7.com
Aa
Search
  • Indeks Berita
  • Nasional
  • Politik
  • Hukum
  • Pemerintahan
  • Lifestyle
  • Budaya
  • Opini
  • Education
  • Ekonomi
  • Video
  • Berita Umum
  • Environment
  • Infrastruktur
  • Kesehatan
  • Kilas Balik
  • Kuliner
  • Layanan Publik
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Religi
  • Sosial
  • Teknologi
  • Travel
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 PT. Teras Tujuh Indonesia. Hak cipta dilindungi Undang-undang.

Data Bansos Dinilai Belum Akurat, DPRD Kabupaten Banjar Dorong Pembentukan Tim Sinkronisasi

Seman
Seman 9 Juni 2026, 09.58
Share
IMG 20260609 WA0009
Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan, (Foto:Istimewa)
SHARE

TERAS7.COM – Ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial (bansos) masih menjadi persoalan yang ditemukan di lapangan. Menyikapi hal tersebut, DPRD Kabupaten Banjar mendorong pembentukan tim terpadu untuk melakukan sinkronisasi dan verifikasi data agar penyaluran bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Upaya tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar bersama sejumlah instansi terkait, Kamis (4/6/2026).

Rapat turut dihadiri Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar, perwakilan APDESI, pihak kecamatan, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Amiruddin, mengatakan pembahasan difokuskan pada validitas data penerima bantuan yang hingga saat ini masih menyisakan berbagai persoalan.

Menurutnya, masih ditemukan warga yang secara ekonomi layak menerima bantuan namun belum masuk dalam daftar penerima. Sebaliknya, terdapat pula penerima bantuan yang kondisi sosial ekonominya telah berubah tetapi masih tercatat dalam sistem.

Baca juga :

Suwanti Ajak Masyarakat Kotabaru Teladani Semangat Pahlawan Lewat Kerja Nyata

DPRD Kalsel Susun Regulasi untuk Perkuat Peran Ormas

Legislator Kalsel Serap Aspirasi Kesejahteraan Guru dan Bantuan Bedah Rumah

“Permasalahan ini perlu segera dibenahi agar program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” ujarnya.

Amiruddin menjelaskan, data yang saat ini digunakan berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan hasil integrasi berbagai basis data nasional seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Namun, data tersebut masih mengacu pada hasil pendataan tahun 2022 hingga 2024 sehingga dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

“Perubahan kondisi masyarakat sering kali belum langsung tercermin dalam sistem karena proses pembaruan data membutuhkan waktu,” katanya.

Meski pemerintah telah menyediakan mekanisme pemutakhiran data melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), proses pembaruan data di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala.

Karena itu, DPRD Banjar merekomendasikan pembentukan tim terpadu yang melibatkan seluruh instansi terkait guna melakukan sinkronisasi dan verifikasi data secara berkala.

Tim tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh perangkat daerah menggunakan basis data yang sama sehingga kebijakan dan program bantuan dapat berjalan lebih efektif.

“Kami menginginkan adanya satu data yang valid dan digunakan bersama oleh seluruh instansi agar tidak terjadi perbedaan informasi di lapangan,” jelas Amiruddin.

Selain sinkronisasi data, DPRD juga mendorong pemerintah daerah lebih aktif mengusulkan masyarakat yang layak menerima bantuan namun belum terdaftar dalam sistem. Usulan tersebut nantinya dapat disampaikan kepada Kementerian Sosial untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banjar saat ini tercatat sebanyak 7.506 keluarga. Sementara data penerima bantuan pangan masih akan dilakukan sinkronisasi lanjutan bersama Dinas Sosial.

Amiruddin menegaskan, keakuratan data menjadi kunci utama keberhasilan program perlindungan sosial pemerintah.

“Data yang akurat menjadi dasar agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Print
What do you think?
Love0
Cry0
Sad0
Happy0
Angry0
Surprise0
Leave a review Leave a review

Leave a review Batalkan balasan

Anda harus masuk untuk berkomentar.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Populer Bulan Ini

230831180410IMG 20230831 WA0030
Kabupaten Banjar Bidik Pengembangan Budidaya Jagung Pakan Seluas 150 Hektare
21 Oktober 2026, 09.21
IMG 20261029 WA0050
Dapat Banpres Karhutla Rp10 M, Pemkab Tabalong Buka-bukaan Rincian Penggunaannya
29 Oktober 2026, 16.55
771c4a8d c9ef 4602 981d 08bf8e605aea
Kasus Mafia Tanah Jadi Sorotan Tuntutan KAKI di Kejati Kalsel
22 Oktober 2026, 09.31
IMG 20261028 220323
Bantu Warga Hadapi Kemarau dan Karhutla, Habib Sayed Jafar Alaydrus Kerahkan Truk Tangki Air Bersih
3 November 2026, 14.07
IMG 20261023 081936
Apresiasi Salat Istisqa SMAN 2 Banjarbaru, Emi Lasari Harap Jadi Inspirasi Sekolah Lain
23 Oktober 2026, 16.31

You Might Also Like

Suwanti Ajak Masyarakat Kotabaru Teladani Semangat Pahlawan Lewat Kerja Nyata

DPRD Kalsel Susun Regulasi untuk Perkuat Peran Ormas

Legislator Kalsel Serap Aspirasi Kesejahteraan Guru dan Bantuan Bedah Rumah

Petani Bumi Berkat Minta Bantuan Traktor, Legislator Kalsel Siap Fasilitasi Usulan

Persoalan Sungai dan Banjir Mengemuka, Supian HK Siap Perjuangkan Aspirasi Warga HSU

Teras7.comTeras7.com
Follow US
© 2022 PT. Teras Tujuh Indonesia. Hak cipta dilindungi Undang-undang.
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Wartawan
  • Tim Redaksi
Selamat Datang!

Masuk ke akun

Register Lost your password?