TERAS7.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (17/03/2022).
Kegiatan yang berlangsung di Mahligai Pancasila Banjarmasin ini melibatkan para kepala daerah se-Kalsel, mulai gubernur maupun bupati dan walikota.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi ini juga diikuti para ketua DPRD, sekda, inspektorat, dan instansi terkait lainnya.
Rakor program perbaikan tata kelola layanan publik ini juga berisi diskusi serta penyerahan plakat kepada Gubernur Kalsel, Irjen Kemendagri, dan Deputi BPKP.
Sebelumnya, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor saat memberi sambutan meminta sinergitas kepala daerah yang terdapat di 13 kabupaten/kota se-Kalsel untuk mencegah segala bentuk korupsi di segala lini.
Ia mengatakan, isu korupsi masih menjadi salah satu momok utama dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Padahal berbagai cara telah diupayakan dalam pencegahannya mulai dari Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), melakukan Monitoring Control for Prevention (MCP) sebagai sistem pencegahan korupsi terintegrasi serta berbagai program lainnya termasuk melakukan reformasi birokrasi.
Gubernur yang akrap disapa Paman Birin ini menilai, penting bagi pimpinan daerah mengukur sejauhmana efektivitas langkah-langkah pencegahan yang sudah dijalankan dan sektor-sektor mana yang masih diperlukan penguatan.
Kendati, sebutnya, berdasarkan hasil verifikasi KPK terhadap program MCP dan program tematik tahun 2021 secara umum terjadi peningkatan capaian bagi pemerintah daerah di Kalsel.
Untuk itu ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada bupati/walikota atas komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi di wilayah kerja masing-masing.
Wakil Ketua KPK RI, Nurul Ghufron, yang turut hadir dalam rakor membenarkan terjadinya peningkatan capaian MCP dan program tematik di tahun 2021 di Kalsel.
Ghufron juga memberi apresiasi keberhasilan daerah, khususnya Batola, atas komitmen melakukan upaya pencegahan korupsi. Batola diapresiasi lantaran berhasil meningkatkan pengawasan melalui penerapan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).
Bupati Batola Hj Noormiliyani AS yang turut hadir bersama Ketua DPRD Saleh, Sekda H Zulkipli Yadi Noor, dan Kepala Inspektorat Batola H Ismed Zulfikar menyampaikan rasa syukur berada di peringkat atas dalam upaya intervensi.
Bupati perempuan satu-satunya di Kalsel ini berharap prestasi yang telah diraih ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi ke depannya.
