TERAS7.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan nasib dunia pendidikan di Bumi Sanggam.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Balangan, Saiful Arif, usai menerima audiensi dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Balangan, Kamis (9/7/2026).
Pertemuan yang dihadiri oleh pengurus cabang khusus SMA, SMK, SLB, serta perwakilan PGRI kecamatan tersebut menjadi wadah bagi para guru untuk menyampaikan berbagai persoalan krusial di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Saiful Arif mendengarkan langsung keluhan terkait karut-marut sistem zonasi, tantangan pelaksanaan pendidikan inklusi, minimnya guru pendamping khusus, hingga keterbatasan sarana prasarana serta dukungan operasional bagi sekolah maupun organisasi profesi guru.
Menanggapi keluhan tersebut, Saiful Arif menyoroti pentingnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan lokal demi mencegah anak-anak daerah bersekolah di luar daerah. Ia menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus menjadi perhatian bersama agar generasi muda Balangan memperoleh layanan terbaik di tanah kelahiran mereka sendiri.
Pihaknya berkomitmen mencetak sumber daya manusia yang unggul melalui berbagai program pendidikan, sehingga jangan sampai anak-anak Balangan, khususnya yang berprestasi, justru memilih melanjutkan pendidikan ke luar daerah akibat keterbatasan fasilitas.
“Kita tidak ingin anak-anak Balangan, khususnya yang berprestasi, justru memilih melanjutkan pendidikan ke luar daerah. Ini menjadi perhatian serius karena kita memiliki komitmen mencetak sumber daya manusia yang unggul melalui berbagai program pendidikan,” ujarnya.
Selain masalah fasilitas umum, politisi Balangan ini juga memberikan atensi khusus pada penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Menurutnya, layanan tersebut harus terus diperkuat melalui asesmen yang tepat, pemenuhan guru pendamping khusus, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari aksi perundungan.
Saiful menilai keberhasilan pendidikan inklusi tidak boleh dibebankan kepada pihak sekolah semata, melainkan memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara.
Terkait aspirasi PGRI mengenai bantuan operasional, hibah pendidikan, hingga dukungan anggaran untuk kegiatan siswa seperti lomba akademik dan praktik kerja lapangan (PKL), Saiful memastikan seluruh masukan tersebut akan diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak ingin aspirasi ini berhenti pada pertemuan tersebut saja. Sebagai langkah konkret, pihak legislatif akan segera menindaklanjutinya dengan memanggil Dinas Pendidikan, Bagian Aset, serta Dinas Kepegawaian agar dapat memetakan kebutuhan secara menyeluruh dan mencari solusi yang dapat segera direalisasikan.
Pada pembahasan selanjutnya, fokus utama akan diarahkan pada pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, dukungan operasional sekolah, bantuan hibah, serta pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik sebagai upaya nyata meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Balangan.
Melalui audiensi ini, Saiful Arif berharap komunikasi antara DPRD dan PGRI terjalin semakin erat, sehingga berbagai persoalan dunia pendidikan dapat diselesaikan secara bertahap melalui kebijakan yang tepat sasaran demi kemajuan daerah.
