TERAS7.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar Rapat Paripurna untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2024 yang disampaikan oleh Bupati H. Bahrul Ilmi pada Kamis (27/3).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliyana Sari Wiryono, serta didampingi oleh Wakil Ketua I Harmuni dan Wakil Ketua II H. Bahriannoor.
Sejumlah anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) H. Zulkipli Yadi Noor, dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) turut hadir dalam rapat tersebut.
Dalam pemaparannya, Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi mengungkapkan bahwa target pendapatan daerah tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp1,82 triliun berhasil melampaui angka tersebut dengan realisasi sebesar Rp1,91 triliun atau mencapai 105,10 persen. Sementara itu, belanja daerah yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer terealisasi sebesar Rp1,94 triliun atau 94,97 persen dari target Rp2,042 triliun.
“Sebelum perubahan, APBD Batola 2023 ditetapkan sebesar Rp1,61 triliun. Namun, setelah perubahan, nilainya meningkat menjadi Rp2,042 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp432,23 miliar atau sekitar 27 persen,” jelasnya.
Keberhasilan Pemkab Batola dalam pengelolaan anggaran juga tercermin dalam pencapaian sejumlah indikator pembangunan. Pada 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batola mengalami peningkatan sebesar 1,03 persen menjadi 71,74, yang masuk dalam kategori tinggi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah mencatatkan angka positif sebesar 5,02 persen, meningkat dari 4,07 persen pada tahun sebelumnya.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Batola juga mengalami peningkatan, dari Rp32,39 juta pada 2023 menjadi Rp34,29 juta pada 2024. Angka inflasi berhasil dikendalikan dengan penurunan dari 2,28 persen menjadi 1,98 persen hingga akhir tahun. Tingkat kemiskinan di Batola pun menunjukkan tren positif, turun dari 4,6 persen pada 2023 menjadi 4,36 persen pada 2024. Penurunan juga terjadi pada tingkat pengangguran terbuka, dari 3,42 persen menjadi 3,41 persen.
Di sektor kesehatan, Pemkab Batola mencatat pencapaian signifikan dalam penanganan stunting. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting berhasil ditekan dari 33,36 persen menjadi 15,9 persen.
Selain membahas LKPj, DPRD Batola juga menerima usulan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Batola 2025. Salah satu yang diusulkan adalah perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2027 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD Batola turut membahas perubahan bentuk hukum dua perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah. Kedua perusahaan yang dimaksud adalah PD Aneka Usaha Selidah dan PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PBKM).
Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliyana Sari Wiryono, optimistis bahwa pembahasan Raperda dalam Propemperda 2025 akan berjalan dengan baik.
“Dengan kerja sama yang solid antara DPRD dan Pemkab Batola, kami yakin pembahasan Raperda ini tidak hanya akan sesuai target, tetapi juga melahirkan produk hukum berkualitas yang berpihak kepada masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tutupnya.
