TERAS7.COM – Untuk mengantisipasi dampak tingginya curah hujan yang berpotensi menyebabkan banjir, DPRD Kabupaten Barito Kuala menggelar Rapat Gabungan Komisi di ruang rapat lantai I DPRD Batola. Rapat ini dihadiri oleh pimpinan DPRD, gabungan komisi, serta sejumlah instansi terkait, seperti Dinas PUPR, Perkim, BPBD, Dinsos, Dinas Kesehatan, serta perwakilan puskesmas dari Jejangkit, Mandastana, dan Alalak.
Dalam pertemuan tersebut, masing-masing instansi memaparkan kesiapan mereka dalam menghadapi ancaman banjir. Dinas PUPR dan Perkim menyoroti pentingnya pengerukan saluran air dan penguatan infrastruktur penahan banjir, sementara BPBD dan Dinas Sosial memastikan ketersediaan logistik untuk bantuan darurat. Di sisi lain, puskesmas setempat menyiapkan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana.
Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, yang memimpin rapat, menegaskan perlunya strategi mitigasi yang lebih efektif untuk melindungi masyarakat dari dampak banjir. “Tingginya curah hujan saat ini mengharuskan kita lebih waspada terhadap risiko banjir. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala harus memberikan perhatian khusus pada mitigasi bencana agar dampaknya dapat diminimalkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ayu Dyan menekankan pentingnya pelaksanaan mitigasi banjir yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Mitigasi ini mencakup berbagai langkah sebelum, saat, dan setelah banjir guna mengurangi risiko bagi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana.
Dengan adanya rapat ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait semakin solid dalam menghadapi musim penghujan. Langkah-langkah strategis yang disepakati dalam pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan perlindungan bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala dari ancaman banjir.
