TERAS7.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar melakukan evaluasi kinerja pada salah satu mitra kerjanya pada Rabu (2/3/2022) kemarin.
Evaluasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar selama tahun 2021 di gelar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Banjar Irwan Bora.
Irwan Bora mengatakan dalam RDP tersebut ada beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait kegiatan fisik yang dilaksanakan Dinas PUPRP sehingga perlu dilakukan evaluasi bersama.
“Teman-teman di Dinas PUPRP mengatakan terkait kegiatan fisik di pada 2021 hingga hari ini sudah dapat dinilai, dan sudah mencapai 92%. Artinya masih tersisa 8 persen lagi, yang mungkin tinggal finishing saja yang belum tercapai,” ujarnya.
Politisi Gerindra ini mengungkapkan banyak saran dan masukkan, baik yang disampaikan anggota Komisi III maupun Dinas PUPRP.
“Anggota Komisi III menyampaikan sejumlah permasalahan yang dikeluhkan masyarakat di masing-masing dapilnya. Sedangkan jajaran Dinas PUPRP sudah berkomitmen akan memberikan warna yang baik dibanding sebelumnya,” ucapnya.
Irwan Bora berharap ke depan kinerja Dinas PUPRP dibawah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar M. Riza Dauly akan lebih baik lagi.
“Karena parameter pembangunan di Kabupaten Banjar bisa dilihat dari kinerja Dinas PUPRP, yang tentunya sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kalau pembangunannya lebih cepat tidak lamban, perekonomian masyarakat pun meningkat, yang artinya visi misi Bupati Kabupaten Banjar telah tercapai,” katanya.
Pihaknya lanjut Irwan Bora belum menyinggung hingga detail seperti kualitas pada proyek, karena Dinas PUPRP menurutnya hadir tanpa menyuguhkan data.
“Karena itu kita menegaskan pada RDP selanjutnya Dinas PUPRP harus menyajikan data. Sehingga kita tidak hanya meraba-raba saja,” sambungnya.
Sementara itu Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar Riza Dauly menyebutkan dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga melakukan penyelarasan rencana kerja 2022 pada Dinas PUPRP yang akan dilaksanakan selanjutnya.
“Kami juga mendapat masukkan dari Komisi III terkait menginovasi sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjar, baik yang bersumber dari daerah atupun dari APBN. Sebab yang kita tahu selama ini hanya Dana Alokasi Khusus (DAK). Ternyata ada yang namanya DAK Integratif. Inilah yang selanjutnya akan kita jajaki bersama, selain menggunakan sumber dana dari APBD Kabupaten Banjar,” jelasnya.
Riza Dauly menambahkan pembangunan di Kabupaten Banjar 2022 akan fokus terhadap infrastruktur yang terdampak bencana banjir beberapa waktu lalu, sesuai dengan arahan Bupati Banjar.
“Salah satunya jalan di Kecamatan Aluh-Aluh yang rusak akibat terdampak banjir dan perlu dilakukan perbaikan. Sedangkan terkait pembangunan di Kabupaten Banjar pada 2023, saat ini masih bermekanisme di Musrembang yang juga berkaitan dengan Pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan,” pungkasnya.
