TERAS7.COM – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari, SE meminta Pemerintah Kota Banjarbaru mengevaluasi penggunaan subsidi angkutan feeder Trans Banjarbaru dan mengalihkan anggarannya untuk memaksimalkan program angkutan pelajar gratis pada 2027.
Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan anggaran 2027, menyusul tingkat keterisian penumpang feeder yang dinilai masih rendah, yakni hanya sekitar 25 persen.
Sementara itu, anggaran subsidi yang digelontorkan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk layanan tersebut sepanjang 2026 mencapai lebih dari Rp14 miliar.
Emi menilai, efektivitas penggunaan anggaran subsidi feeder perlu dievaluasi karena sejak 2024 pemanfaatan layanan tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal.
“Di pembahasan anggaran 2027 sebagai Badan Anggaran, kami minta dilakukan evaluasi dan kemudian pengalihan subsidi untuk feeder. Jadi, kami minta Dinas Perhubungan untuk melakukan evaluasi,” ujarnya.
Menurutnya, anggaran tersebut berpotensi memberikan manfaat lebih besar apabila dialihkan untuk memperkuat program angkutan pelajar gratis yang saat ini cakupannya dinilai masih terbatas.
Ia menyebutkan, layanan angkutan pelajar gratis baru menjangkau sekitar 30–40 persen sekolah beserta siswa di Kota Banjarbaru.
Selain keterbatasan cakupan, kondisi armada angkutan sekolah yang dikelola Organda juga menjadi perhatian.
Emi mengungkapkan, sejumlah armada yang beroperasi dinilai sudah tidak layak jalan, sementara kapasitas angkutnya juga telah melebihi daya tampung.
Karena itu, ia mendorong agar subsidi pemerintah dapat diarahkan untuk membantu meningkatkan kualitas layanan angkutan pelajar, termasuk mendorong peremajaan kendaraan milik Organda.
“Kita mengharapkan dengan adanya bantuan subsidi ini bisa mendorong agar kawan-kawan Organda, sopir-sopir Organda bisa melakukan peremajaan unit, sehingga bisa memaksimalkan pelayanan untuk angkutan pelajar,” katanya.
Emi menegaskan, usulan tersebut ditujukan untuk kebijakan anggaran 2027 yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.
Ia berharap evaluasi terhadap program feeder dapat menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan alokasi subsidi yang lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan transportasi masyarakat, khususnya pelajar.
