:TERAS7.COM – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Barito Kuala (Batola) mendesak adanya transparansi dalam proses pengadaan proyek konstruksi di daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliyiana Sari Wiryono, dan Komisi Gabungan, Rabu (17/9/2025) pagi.
Ketua Gapensi Batola, Alimansyah, mempertanyakan minimnya proyek yang turun tahun ini. Menurutnya, hanya sebagian kecil proyek di Dinas Kesehatan yang berjalan, itupun dengan nilai besar dan dikerjakan kontraktor luar daerah.
“Banyak proyek belum turun. Bahkan e-catalog versi 5 yang digunakan sejak awal dinilai kurang transparan. Kami berharap suara kami juga bisa didengar langsung oleh Bupati dan Sekdakab Batola,” ujarnya.
Sayangnya, Bupati Batola H Bahrul Ilmi dan Sekdakab Zulkipli Yadi Noor yang diundang tidak hadir karena agenda lain. Posisi keduanya diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), H Akhdiyat Sabari, yang juga Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD dan dihadiri Ketua Komisi III Saleh, Wakil Ketua Komisi II Reidan Winata, serta sejumlah anggota DPRD lainnya, termasuk Syarif Faisal, Bachtiar Effendi, Hendri Dyah Estiningrum, Muhammad Budiman, H Maslan, Syaiful As’ari, dan Sayyid Muhammad Anies.
Perwakilan anggota Gapensi, H Mahali, menambahkan bahwa pihaknya berharap aspirasi mereka bisa disampaikan secara tegas kepada pemerintah daerah.
“Sebenarnya kami ingin kepala daerah mendengar langsung. Kami berharap dewan dapat lebih tegas agar iklim kondusif Batola tetap terjaga,” katanya.
Ia juga menyinggung perbedaan kondisi dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Dulu kondisinya baik-baik saja. Namun sekarang, mendekati akhir tahun, hanya sedikit proyek yang diturunkan,” tegasnya.
