TERAS7.COM – Warga Jalan Karang Anyar 3 Komplek Kecana Permai RT 25 RW 11, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, sampaikan sejumlah aspirasinya kepada wakil rakyat Kota Banjarbaru. Rabu (16/08/2023) malam.
Aspirasi ini disampaikan saat gelaran reses Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari, diantaranya meliputi persoalan jalan, drainase, penambahan fasilitas penunjang tempat ibadah, hingga pengadaan alat pemotong sapi kurban.
Seperti disampaikan salah seorang warga setempat, Ahmad Mustadi yang menginginkan adanya pengaspalan jalan di salah satu komplek yang berada di wilayah RT 25 tersebut.
Ia berharap, lewat perantara Nurkhalis Anshari, pengaspalan jalan di daerahnya ini bisa terealisasi secepatnya demi kemaslahatan warga setempat.
“Panjang jalan di Komplek Gardania ini hanya 180 meter, itu anggarannya tidak sampai 200 juta bisa dikerjakan secara PL (Penujukan Langsung -red). Semoga pada pembahasan badan anggaran pada perubahan ini bisa dituangkan,” ujarnya.
Kemudian, untuk drainase di wilayah tersebut juga turut dikeluhkan warga karena tergolong sempit dan dangkal, sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan.
Menyikapi aspirasi warga saat resesnya ini, Nurkhalis Anshari mengatakan, jika persoalan jalan belum diaspal di komplek tersebut akan diselesaikan Pemerintah Kota pada tahun 2024 mendatang.
Persoalan jalan belum diaspal ini, menurut Khalis sangatlah penting untuk segera ditangani, karena menjadi suatu ironi yang terjadi di pusat Kota Banjarbaru.
“Kita sebelum kesini sudah cek ke dinas terkait, rencananya tahun depan akan diaspal, karena ini aspirasi masyarakat, tentunya perencanaan ini tetap harus kita kawal, sehingga tahun depan dapat kita pastikan tahun depan dikerjakan,” ujarnya.
Kemudian terkait persoalan drainase, menurut Khalis sangat erat hubungannya dengan mitigasi banjir yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.
Sehingga kata Khalis, sewaktu rapat pembahasan bersama Dinas PUPR Kota Banjarbaru, pihaknya di DPRD Kota Banjarbaru selalu menyanyakan perihal kajian mitigasi banjir tersebut.
“Mereka Dinas PUPR menjawab bahwa untuk kajian mitigasi banjir baru dimulai kontraknya bulan Juni dan berakhir Desember, artinya anggaran yang kita susun tahun ini itu belum bisa kita anggarankan untuk kajian,” terangnya.
Akibatnya kata Khalis, kajian mitigasi di Kota Banjarbaru kemungkinan baru bisa dianggarkan pada tahun 2024 mendatang.
Lantas, Khalis meminta kepada Pemerintah Kota Banjarbaru, guna bisa mendiagnosa penyebab persoalan banjir ini dengan benar dan terukur, agar penanganannya berjalan maksimal.
“Saya harap pemerintah bisa melakukan penanganan banjir ini berbasis kajian. Karena kalau hanya berdasarkan penglihatan saja penanganannya nanti bisa kurang tepat,” ucapnya.
Lalu terkait tempat ibadah di perkomplekan, memang kata Khalis pemerintah mempunyai anggaran untuk mengerjakan perihal tersebut, akan tetapi syaratnya harus merupakan aset milik pemerintah.
Jika bukan aset pemerintah atau masih dibawah kendali pengembang perumahan, maka menurutnya harus diselesaikan terlebih dahulu, agar bisa diserahkan ke pemerintah.
“Harus clear dulu masalah aset, jadi developer perumahan harus menyerahkan asetnya ke pemerintah. Untuk pemerintah pasti akan membangunkan tapi persoalan aset harus clear dulu,” ungkapnya.
Maka dari itu, Khalis meminta agar masyarakat bisa turut serta membantu pemerintah, khususnya dalam penerimaan aset fasilitas umum dari pihak pengembang perumahan.
