TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten Kotabaru diminta memberikan perhatian serius terhadap penganggaran mitigasi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Gewsima Mega Putra, sebagai bahan evaluasi atas kejadian karhutla yang berlangsung sepanjang 2026.
Menurut Gewsima, pengalaman menghadapi kebakaran tahun ini harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan langkah pencegahan dan penanganan lebih awal.
“Apa yang terjadi tahun ini bisa saja kembali terjadi pada tahun depan. Karena itu, pemerintah daerah harus mulai mempersiapkan langkah mitigasi sejak sekarang, baik dari sisi perencanaan, kesiapan personel, sarana prasarana, maupun dukungan anggarannya,” ujar Gewsima.
Ia menegaskan, penanganan bencana tidak boleh hanya berfokus pada tindakan setelah kebakaran terjadi.
Pemerintah daerah perlu mengutamakan pencegahan melalui pemetaan wilayah rawan, peningkatan kesiapsiagaan, serta penguatan koordinasi antarinstansi.
Gewsima juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama perangkat daerah terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kejadian karhutla selama 2026, termasuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi petugas di lapangan.
Hasil evaluasi tersebut, lanjutnya, perlu menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan anggaran mitigasi bencana pada APBD 2027.
“Jangan sampai setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama, tetapi tidak melakukan perbaikan dalam perencanaan. Kalau kita sudah mengetahui potensi ancamannya, maka sudah seharusnya pemerintah menyiapkan langkah antisipasi lebih awal,” tegasnya.
Selain perencanaan dan penganggaran, Gewsima menyoroti pentingnya ketersediaan peralatan pemadaman, sumber air, kendaraan operasional, serta dukungan bagi petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Ia turut mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah daerah, TNI, Polri, pemadam kebakaran, masyarakat, relawan kebencanaan, hingga perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kotabaru.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha juga diperlukan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan dan mencegah bencana.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan, Gewsima mengingatkan agar anggaran mitigasi tetap mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
“Kita memahami kondisi APBD sedang mengalami penyesuaian. Namun, mitigasi bencana tidak boleh diabaikan. Biaya pencegahan harus kita perhitungkan sejak awal, karena dampak kebakaran bisa jauh lebih besar, baik terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, maupun aktivitas perekonomian,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan anggaran penanganan darurat, tetapi juga menyediakan dukungan memadai untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum memasuki musim rawan kebakaran.
Gewsima menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan akan memberikan perhatian terhadap kebutuhan anggaran mitigasi bencana dalam pembahasan APBD 2027.
“Saya ingin mengingatkan pemerintah daerah bahwa bencana tidak menunggu anggaran kita siap. Karena itu, perencanaan harus dilakukan sejak dini. Apa yang kita alami tahun ini harus menjadi pelajaran agar tahun depan kita jauh lebih siap,” katanya.
Ia berharap mitigasi karhutla menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan program prioritas Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada 2027.
“Jangan menunggu api membesar baru kita bergerak. Pemerintah harus hadir lebih awal melalui perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, dan kesiapsiagaan yang nyata untuk melindungi masyarakat Kabupaten Kotabaru,” pungkasnya.
