TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berkomitmen melakukan pembenahan administrasi dan peningkatan pendapatan daerah usai menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Exit Meeting yang digelar di Aula Bahalap, Jumat (09/05), dihadiri langsung oleh Bupati Bahrul Ilmi, para Asisten, dan sejumlah Kepala Dinas.
Dalam arahannya, Bupati Bahrul Ilmi menegaskan pentingnya perbaikan manajemen administrasi di lingkungan Pemkab Barito Kuala. Ia mengusulkan agar setiap kantor dinas menugaskan satu pegawai untuk mencatat kegiatan harian. “Kalau satu orang menginput pekerjaan setiap hari selama sebulan, maka akan ada 30 catatan, dalam setahun bisa terkumpul 12 buku. Ini akan memudahkan evaluasi dan meminimalisir catatan yang terlewat saat akhir tahun,” ujar Bahrul.
Lebih lanjut, Bupati juga menyinggung perlunya pengorbanan dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah yang maju dan tertib administrasi. “Kita tidak bisa dinilai bagus jika tidak ada pengorbanan. Saya mengajak semua kepala dinas untuk sama-sama berjuang demi nama baik daerah ini,” tegasnya.
Dari hasil evaluasi yang disampaikan oleh perwakilan BPK RI, Titien Ariani, diketahui bahwa fokus pemeriksaan kali ini lebih menekankan pada sektor pendapatan. Hal ini dilakukan karena pemerintah pusat tengah menerapkan kebijakan penghematan anggaran, sehingga daerah dituntut untuk menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki.
“Berdasarkan Permendagri Nomor 15, ruang pendapatan daerah memang terbatas pada sektor pajak dan retribusi. Namun, pengelolaan dan pemungutannya harus kita maksimalkan. Di Barito Kuala, salah satu pendapatan terbesar berasal dari pajak dan PJU,” jelas Titien.
Ia juga menyebutkan bahwa pemeriksaan BPK bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, pengungkapan yang memadai, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Sementara itu, Bupati Bahrul Ilmi juga mencatat kekurangan personel dalam tim pemeriksa internal, dan menyarankan penambahan jumlah auditor inspektorat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan evaluasi internal.
Dengan semangat kolaboratif, Bahrul Ilmi menegaskan bahwa sekecil apa pun potensi pendapatan harus dimanfaatkan. “Kita tidak boleh hanya fokus pada potensi besar, yang kecil pun harus kita kelola dengan baik,” tutupnya.
