TERAS7.COM – Dunia sosial sempat dihebohkan dengan rencana penyederhanaan kurikulum Pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.
Namun yang menjadi polemik dalam rencana penyederhanaan kurikulum Pendidikan ini adalah rencana untuk menjadikan mata pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah, bukan menjadi mata pelajaran wajib, bahkan ada kabar bahwa mata pelajaran ini dihapuskan.
Hal ini tentu saja memantik tanggapan dari masyarakat, terutama dari guru sejarah dan kalangan muda.
Seperti Muhammad Nashir, Guru Sejarah MA Hidayatullah Martapura saat dimintai keterangan via Whatsapp pada Sabtu (19/) menyayangkan rencana tersebut jika direalisasikan.
“Kita menyayangkan jika memang rencana tersebut akan direalisasikan, karena kita tahu sejarah memiliki fungsi dan kegunaan edukatif untuk dipelajari makna dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Selain itu ada pula fungsi dan kegunaaan sebagai inspiratif, rekreatif, instruktif dan lain-lain. Maka kedudukan mata pelajaran sejarah khususnya sejarah indonesia hendaknya diperkuat dengan tetap menjadikan mata pelajaran wajib,” ungkapnya.
Namun Nashir mengungkapkan saat ini ia tidak dalam posisi mendukung atau bahkan menolak rencana tersebut.
“Karena kita tentu paham bahwa ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan tentunya pada pembahasan sebelumnya sudah melibatkan banyak ahli di bidangnya,” sampainya.
Nashir menampahkan bahwa ia tidak bisa menampik pula terbukanya informasi di masa sekarang memudahkan siswa untuk mencari informasi mengenai sejarah secara mandiri tanpa harus belajar di sekolah.
“Tapi kita harus sadar pula siswa tentunya nanti akan kesulitan memahami informasi yang ada. Maka dari itu, di sini pentingnya guru sejarah sebagai fasilitator,” ucap salah satu tokoh muda di Kabupaten Banjar ini.
Demikian pula Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Banjar (FKMKB), M. Rasyad mengungkapkan jika ada rencana pelajaran sejarah tidak diwajibkan, hal tersebut adalah tindakan keliru.
“Jika benar mata pelajaran sejarah tidak lagi diwajibkan, itu adalah hal yang keliru. Karena kita ketahui sejarah sangat penting agar kita tahu sejarah negeri kita dan bisa mengenang pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan,” katanya.
Rasyad menambahkan selama ini mata pelajaran sejarah diwajibkan bagi seluruh siswa di Indonesia, tidak hanya bagi peminatan ilmu pengetahuan sosial saja karena posisinya sangat penting.
“Maka dari itu saya tidak setuju mata pelajaran sejarah tidak diwajibkan. Karena apa yang diwajibkan saja banyak yang kita lupa apalagi tidak diwajibkan. Bisa-bisa generasi mendatang bisa melupakan sejarah,” terangnya.
Demikian pula dengan tokoh muda Kabupaten Banjar, Mahrani Ahmad yang mengatakan pelajaran sejarah sangat penting, terlebih sejarah mengenai berdirinya bangsa ini.
“Selama ini pelajaran sejarah sangat penting, terlebih sejarah mengenai berdirinya bangsa ini dan menjadi mata pelajaran wajib bagi para siswa tingkat menengah maupun tingkat atas. Pengetahuan sejarah merupakan pelajaran dari sebuah perjuangan panjang yang memberikan banyak pelajaran bagi para penerus (generasi) bangsa ini,” bebernya.
Karena itu menurut Mahrani Ahmad, pengetahuan sejarah sebagai mata pelajaran wajib sangat perlu untuk tetap dipertahankan sehingga dapat terus dipelajari oleh generasi muda bangsa ini.
Rencana tersebut juga mendapatkan tanggapan dari Ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Lambung Mangkuran (ULM) Banjarbaru, Awal Ginanjar.
Kepada Teras7.com, Awal Ginanjar mengatakan pihaknya sangat menolak jika rencana agar pelajaran sejarah tak diwajibkan tersebut direalisasikan
“Saya sangat menolak kalau mata pelajaran sejarah tidak diwajibkan. Karena sejarah memperkuat nasionalisme seseorang, Walau mungkin persentasenya kecil, tapi melihat kondisi saat ini dimana terjadi krisis kebangsaan, mata pelajaran sejarah harus diprioritaskan,” harapnya.
Setelah menjadi polemik selama beberapa hari, akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makariem pada Minggu (20/9) angkat bicara mengenai hal ini melalui akun Instagram resmi Kemendikbud RI.
Nadiem Makariem menyatakan dirinya terkejut atas informasi yang menyebutkan pihaknya berencana akan menghapuskan mata pelajaran sejarah.
“Kami tak ada sama sekali punya kebijakan untuk menghapuskan mata pelajaran sejarah. Isu ini berkembang setelah persentasi internal kami keluar, dimana hal itu menjadi salah satu permutasi dari puluhan versi yang berbeda dan masih melalui uji publik untuk diperdebatkan, jadi belum tentu final. Penyederhanaan kurikulum ini juga tak akan dilaksanakan pada 2021 ini,” bebernya.
Pendiri salah satu bisnis Startup Digital besar di Indonesia ini juga mengklarifikasi mengenai komitmennya mengenai pendidikan sejarah di Indonesia yang sempat dipertanyakan.
“Sebenarnya kami ingin agar pendidikan sejarah menjadi relevan dan menarik. Kakek saya sendiri adalah tokoh kemerdekaan, sementara ayah dan ibu saya aktivis sosial pembela hak asasi masyarakat. Saya tak tahu bagaimana anak-anak saya ke depan darimana mereka datang,” jelasnya.
Nadiem Makariem menambahkan pihaknya ingin membuat mata pelajaran sejarah menjadi lebih relevan dan menarik bagi generasi muda dengan penggunaan media.
“Kita ingin mata pelajaran itu bisa menginspirasi karena sejarah adalah tulang punggung sejarah sebagai identitas nasional yang tak mungkin dihilangkan,” ucapnya.
