TERAS7.COM – Warga Desa Tungkaran melakukan aksi unjuk rasa Di depan kantor Bupati, Kamis (03/11/2022).
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang disebut tidak suport atas peresmian wisata dan event yang diselenggarakan warga Tungkaran.
Tuntutan warga terkait keadilan yang selama 2 tahun tidak adanya bantuan tangan dari Stakeholder Pemkab.
Warga Tungkaran atau panitia sudah mengirim surat undangan ke Pemkab untuk acara tersebut.
Menanggapi unjuk rasa tersebut Sekertaria Daerah, Muhammad Hilman mengatakan seiring isu yang berkembang tempat wisata dan expo BumDes yang tidak dihadiri oleh Pemerintah Daerah.
“Kami sudah menangkap aspirasi yang disampaikan tadi, intinya adalah terkait koordinasi dan konsultasi yang dilakukan perlu dibenahi,” ujarnya.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Banjar merupakan Organisasi pembelajar sehingga banyak yang harus di evaluasi dari masukan-masukan masyarakat.
“Perkembangan yang ada masih kurang sehingga kita sepantasnya kita memperbaiki bersama-sama,” ungkapnya.
Ia mengatakan Desa Tungkaran sangat luar biasa karena BumDesnya dapat maju di tengah-tengah kesulitan yang melanda pada BumDes.
“Tentang bank sampah yang bisa di kelola dengan baik dan BumDes juara dua Nasional serta bank sampah juara tingkat sekumpul,” jelasnya.
Ia mengatakan miss komunikasi yang terjadi pada Pemkab tidak menerima surat yang telah diserahkan sehingga mengajak tokoh masyarakat bicara lebih lanjut.
Ia menuturkan pihaknya memiliki Blouse Tim yang sudah dibangun dengan moment ini dapat dilakuka.
“Ada hal menarik yang disampaikan dari aspirasi ini untuk pengaturan kepastian hukum terhadap kegiatan masyarakat yang menjadi perhatian kita sehingga tetap Marwah Kabupaten Banjar sebagai Kota Serambi Mekkah,” ungkapnya.
Salah satu tokoh masyarakat, Didi menyampaikan menetralisir benang merah yang akan menjadi unsur-unsur politik sehingga korbannya warga Desa Tungkaran.
“Kami pun di sini sangat sayang dan menghormati Bupati, jangan sampai diadu domba dengan birokrasi yang tidak jelas,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan fakta dari Sekda, surat yang diserahkan kepada Bupati tidak sampai yang menimbulkan kecurigaan.
“Kami ingin mengklarifikasi jangan seolah-olah masyarakat diadu domba dengan kebijakan Pemkab yang pada akhirnya menjadi sesuatu hal terpuruk bagi Kabupaten Banjar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen Kalimantan Selatan (LSM KPK-APP Kalsel) mengaku tidak adanya bantuan Pemerinah Kabupaten Banjar di warga Tungkaran Martapura Kota.
Ketua KPK APP Kalsel, Aliansyah mengatakan kegiatan yang yang sudah dilaksakan bank sampah dan di rakai dengan pencarian bakat penyanyi dangdut.
“Temen-temen panitia sudah koordinasi dengan Pemkab tetapi tidak ada satu pun stackholder yang mendukung bahkan membantu kegiatan ini,” jelasnya.
Ia mengatakan lebih parah lagi sponsor-sponsor serta donatur yang ingin kerja sama, tetapi karena dari Pemerintah Daerah disampaikan kegiatan ini tidak didukung oleh Bupati dengan alasan ada festival dangdutnya.
Ia menjelaskan mundurnya sponsor dan donatur sehingga menjadi kerugian masyarakat, kegiatan yang positif dengan mengangkat nama Kabupaten Banjar harusnya didukung.
