TERAS7.COM – Ketersediaan bahan pokok makanan menjadi salah satu urusan wajib bagi Pemerintah Daerah dengan tujuan agar untuk mewujudkan ketahanan pangan di masyarakat.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Banjar, Edy Hasbi saat ditemui Teras7.com usai pelaksanaan Rakor Progosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Menjelang Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional di Aula Badan Kesbangpol beberapa waktu yang lalu.
Ia mengatakan dinas yang dipimpinnya ini berfungsi untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam hal ketahanan pangan daerah.
“Tugas dinas kami sendiri merumuskan berbagai kebijakan ketahanan pangan dalam bidang penyediaan bahan pangan, distribusi dan akses masyarakat ke bahan pangan, hingga sampai di konsumsi oleh masyarakat dan keamanannya. Semua aspek tersebut saling berhubungan, sehingga kami tidak bisa sendirian untuk mewujudkan ketahanan pangan, harus bersinergi dengan dinas lain yang terkait,” terang Edy Hasbi.
Menurutnya, ketersedian bahan pangan di Kabupaten Banjar sekarang relatif aman, sehingga dapat dikatakan memiliki ketahanan pangan yang baik.
“Ada banyak Indikator suatu daerah dikatakan memiliki ketahanan pangan yang baik atau tidak, antara lain keberadaan sentral produksi pangan, pendidikan masyarakat, fasilitas infrastruktur di daerah dan prevalensi stunting. Kabupaten Banjar secara umum bisa dikatakan relatif aman, walaupun kadang ada beberapa masalah terutama dalam hal distribusi yang membuat ketersedian pangan di daerah pelosok menjadi susah karena akses jalan. Permasalahan ini dapat kami tangani bersama instansi terkait,” kata Edy Hasbi.
Untuk memastikan ketersediaan bahan pangan, DKP ujarnya tahun ini akan menyediakan 1 unit Gudang Cadangan Beras milik Pemkab yang memiliki stok 10% beras dari kebutuhan dan diganti setiap 6 bulan sekali.
“Selain itu juga ada 1 unit cadangan pangan pedesaan lengkap dengan gudang dan pabrik pengolahannya, serta penguatan modal ke 5 kelompok tani. Setelah masalah ketersediaan, distribusi dan akses bahan pangan pun harus mudah di dapat oleh masyarakat. Setelah kedua hal tersebut terjamin, masalah konsumsi dan keamanannya juga penting bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan gizi. Mengenai keamanan bahan pangan ini, kami memantau pangan segar secara langsung, sedangkan untuk pangan olahan kami bekerjasama dengan BPOM di lapangan,” jelas Edy Hasbi.
Penyimpanan bahan pangan pokok berupa beras di gudang ini selain memiliki fungai usaha juga disiapkan pula sebagai cadangan ketika terjadi bencana sebagai fungsi sosial.
“Dengan pengadaan gudang ini kami berusaha agar harga pangan terkendali dan tidak bergejolak, juga persiapan kalau ada bencana tiba-tiba maka cadangan kita siap dibongkar. Untuk pengelolaan selama ini kami bermitra dengan Bulog, jadi kami menitipkan dana karena gudang belum berfungsi optimal. Beras tersebut akan kami bongkar pada masa darurat 15 hari setelah penanganan dari Dinas Sosial dan BNPB apabila mereka masih membutuhkan backup. Ketika tidak ada bencana maka kami serahkan pada Bulog untuk menjual diganti yang baru untuk menghindari kebusukan dan menjaga kualitasnya,” urainya.
Selain itu untuk meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat, instansinya ujar Edy Hasbi juga melakukan pemberdayaan kelompok wanita tani untuk mengoptimalkan pekarangan rumah demi pemenuhan gizi di rumah tangga.
“Diantaranya kami dorong untuk bercocok tanam sayuran, budidaya ikan dan beternak unggas di pekarangan rumah untuk keperluan gizi rumah tangga. Selain untuk memastikan ketahanan langan, kami juga terus mengembangkan produk pangan berbasis lokal, dan memastikan Kabupaten Banjar tetap menjadi kindai limpuar dengan mempertahankan produksi dan produktifitas lahan pertanian dengan upaya regulasi supaya alih fungsi lahan jangan terlalu tinggi. Terakhir kami juga memberikan penyadaran pada masyarakat tentang konsunsi pangan yang berimbang dan mengurangi secara khusus bahan pokok pangan beras dengan subtitusi ke bahan pangan lain seperti ubi dan jagung dalam jangka panjang,” ujar Edy Hasbi panjang lebar.
Konsep ketahanan pangan yang diuraikan panjang lebar oleh Edy Hasbi ini dianggap cukup bagus oleh Pengamat Pertanian, Ir. H. Zairin, MP.
“Secara teori yang dimiliki oleh DKP Kabupaten Banjar mengenai ketahanan pangan sudah bagus, akan tetapi yang diperlukan adalah implementasi atau actionnya,” ujar Dosen di Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini.
Menurutnya implementasi kebijakan tersebut secara nyata di lapangan menjadi hal terpenting, jangan sampai tidak ada action untuk mewujudkan kebijakan tersebut.
“Kebijakan yang diambil cukup bagus, tinggal penerapan di lapangan. Seperti memacu produktifitas pangan di masyarakat dengan pemanfaatan pekarangan rumah dan pelestarian lahan pertanian agar jangan sampai ada alih fungsi ke bidang non pertanian. Selama ini cukup banyak alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan, jalan dan kepentingan lain. Hal tersebut yang mengkhawatirkan ketahanan pangan kita dari segi produksi,” jelas Zairin.
Untuk memperkuat ketahanan pangan, ia juga menganggap perubahan pola makan masyarakat juga harus dilakukan.
“Masyarakat harus dihimbau supaya tidak tergantung pada beras sebagai bahan pangan utama, mereka perlu didorong untuk mengkonsumsi bahan subtitusi lain seperti ubi, singkong, jagung dan sebagainya. Tentu saja bahan subtitusi tersebut harus produksi lokal, jangan sampai terlalu banyak mengkonsumsi bahan pangan dari luar apalagi impor dari luar negeri,” tegasnya.
Menurut Zairin, selama ini ada kecenderungan masyarakat untuk menyenangi makanan dari luar, seharusnya pemerintah Daerah memiliki kebijakan untuk membendung makanan dari luar, terutama yang berbahan baku impor.
“Instansi terkait harus memberikan pendidikan pada masyarakat. Kita harus memberdayakan dan mengembangkan produk lokal serta mencari solusi agar masyarakat kita suka dengan makanan berbasis produk lokal. Hal ini harus dimulai dulu dari pemerintah daerah yang menyajikan makanan lokal dalam setiap kegiatannya. Dulu pernah di akhir tahun 90-an ada program Sasangga Banua, gerakan yang diprakarsai oleh Pemprov Kalsel untuk mengembangkan pangan produksi lokal, tapi ganti pemerintahan juga ganti kebijakan dan mengganggu program yang bagus sehingga tidak berlanjut. Menurut kami, harus pemerintah yang memulai untuk menyajikan makanan lokal seperti pais, lapat dan sebagainya dalam acara rapat dan lainnya, jangan melulu roti, kue bolu dan segala macam makanan yang berbahan baku impor seperti tepung terigu. Dengan menyajikan makanan lokal yang dihasilkan masyarakat ini akan membuat produk lokal laku di makan, otomatis ekonomi masyarakat pun akan jalan dan akan tewujud ketahanan pangan di daerah kita,” saran Zairin.
