TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) terus mempersiapkan arah pembangunan daerah yang terencana dan berkelanjutan melalui penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025–2029.
Penyusunan dokumen strategis tersebut dibahas dalam kegiatan ekspose PJPK Kabupaten Tanah Bumbu yang digelar di Aula DP3AP2KB Tanbu, Batulicin, Senin (11/5/2026).
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Kepala DP3AP2KB Tanbu, Erli Yuli Susanti, mengatakan PJPK menjadi langkah penting dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan kondisi dan dinamika kependudukan di daerah.
Menurutnya, dokumen tersebut nantinya akan menjadi pedoman strategis pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan lima tahun ke depan agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“PJPK ini sangat penting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data kependudukan. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan kependudukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, hingga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Karena itu, pemerintah daerah menilai diperlukan sinergi lintas sektor agar implementasi program pembangunan kependudukan dapat berjalan optimal.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk memperkuat pembangunan yang berpihak pada masyarakat,” katanya.
Kegiatan ekspose tersebut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam kesempatan itu, narasumber Prof. Dr. Suratno selaku Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin turut memaparkan berbagai aspek strategis pembangunan kependudukan.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan kependudukan memerlukan keterlibatan seluruh sektor, mulai dari peningkatan kualitas SDM, pengendalian jumlah penduduk, hingga sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, persoalan kependudukan tidak dapat ditangani secara parsial karena memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek pembangunan lainnya.
“Diperlukan kerja sama lintas sektor agar tujuan pembangunan kependudukan dapat tercapai secara optimal,” jelasnya.
Melalui penyusunan PJPK 2025–2029 tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap arah pembangunan daerah ke depan dapat berjalan lebih terintegrasi, berdaya saing, dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
