TERAS7.COM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar terkait Rancangan Peraturan (Raperda) yang telah digodok sejak 2021 lalu, awal Raperda Ritel Modern berubah menjadi Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan akan diagendakan pada saat Rapat Paripurna.
Hal ini yang diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar M Zaini, bahwa Raperda Ritel Modern itu sudah selesai di bahas dan akan disampaikan pada saat rapat paripurna mendatang.
“Terkait Raperda Ritel Modern ini sebenarnya sudah tahap keputusan atau selesai dibahas. Cuman, saat itu unsur pimpinan menghendaki agar judul atau nama Raperda-nya jangan diubah menjadi Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan,” ungkapnya, Senin (11/12/2023).
Ia melanjutkan, Komisi II DPRD Kabupaten Banjar sudah menyurati berbagai unsur pimpinan melalui staf untuk menyampaikan dari hasil rapat Komisi II terkait perubahan nama Raperda Ritel Modern menjadi Raperda Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan.
“Karena tertundanya sudah cukup lama. Tapi, pada prinsipnya Raperda ini sudah clear. Tapi, hanya persoalan judulnya saja yang masih belum dijawab pimpinan. Perubahan judul ini tentunya sudah mengacu pada peraturan yang ada diatasnya,” jelasnya.
Sebelumnya, akibat perubahan judul atau nama digelar rapat paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Raperda Inisiatif DPRD yang mengatur terkait Ritel Modern pada 12 Jabuari 2023 kemarin akhirnya gagal terlaksana.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Rofiqi menyampaikan,jika dirubah nomenklaturnya maka konsiderans dan segala macamnya juga harus dirubah, namatoko Swalayan tentunya harus dijabarkan lagi raperda teraebut, kenapa dapat disebut Toko Swalayan.
“Jangan juga, tiba-tiba salah satu anggota dewan mengatakan lanjutkan saja maka tetap dilanjutkan, ini sama halnya dengan pepatah Negara Belanda ‘Seperti Ayam Tanpa Kepala yang Berkokok’,” katanya.
Rofiqi melanjutkan, jangan sampai penamaan Raperda Ritel Modern dianggap bertentangan dengan aturan diatasnya.
“Tidak ada asas hukum seperti itu. Kalau ada aturan di atasnya, seperti Peraturan Kementerian, dan segala macamnya, itu merupakan lex generalis. Lex specialis ya Perda. Karena hukum itu dibuat berdasarkan nilai-nilai di daerah-daerah setempat,” jelasnya.
Diwaktu yang sama, Anggota Komisi II sekaligus Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banjar, Saidan Fahmi menjelaskan, perubahan nama Raperda tersebut menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18/2022 perubahan atas Permendag Nomor 23/2021. “Jadi, nomenklaturnya diambil dari situ,” tuturnya
